Showing posts with label Sastra. Show all posts
Showing posts with label Sastra. Show all posts

Friday, 4 January 2013

Blessing in Disguise: Karena Aku Ingin Layak Dihormati

By. Muhammad Nurjihadi
Letih memang. Tapi tak pernah kurasakan bahagia seperti yang kurasakan hari ini. Hari ketika aku dibanjiri pujian, hari ketika aku menjadi bahan perbincangan, hari ketika semua mata seolah memandangku takjub, hari ketika aku membuat setiap orang yang menyayangiku merasa bangga, dan hari ketika aku memaksa mereka yang membenciku takluk tak berdaya. Inilah hari kemenanganku. Rasanya tak ada yang sebahagia aku hari ini.

Ya,, hari ini adalah hari pengumuman kelulusan di sekolahku yang sekaligus dirangkai dengan hari perpisahan. Sekolah kami memang beda, kala itu sekolah kami punya kurikulum dan mekanisme ujian nasional sendiri, tidak ikut dengan ujian nasional seperti sekolah umum lainnya. Sekolah kami ada dibawah departemen pertanaian, bukan departemen pendidikan, jadi soal ujian pun tidak datang dari departemen pendidikan, melainkan dari departemen pertanian.

Sebagai ketua OSIS, aku bertanggungjawab menyiapkan acara ini. Dua bulan persiapan untuk acara setengah hari. Melelahkan, tapi juga menyenangkan. Hari ini aku benar-benar tampil sebagai bintang. Aku diumumkan menjadi lulusan terbaik sekolah, bahkan lulusan terbaik nasional dari sekolah-sekolah yang ada dibawah departemen pertanian. Karenanya aku juga diumumkan mendapatkan beasiswa kuliah di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Aku juga tampil dalam pidato perpisahan mewakili teman-teman kelas tiga yang lulus hari ini. aku pun tampil sebagai pelakon utama dalam sebuah drama yang aku sutradarai sendiri. juga tampil menerima penghargaan sebagai siswa penggerak kegiatan ekstrakurikuler. Dan terakhir aku juga tampil untuk menyerahkan jabatan ketua OSIS kepada ketua OSIS baru yang dipilih beberapa hari sebelumnya. Ketika video dokumenter acara ini diputar, wajahku benar-benar menjadi aktor utama didalamnya.

Tak cukup dengan itu, keesokan harinya pun wajahku tampil di sebuah media lokal. Wartawannya menulis soal prestasiku sebagai lulusan terbaik nasional dan soal jaminan beasiswa untukku. Semua kebanggaan datang menghampiriku saat itu. Tak terkecuali keluarga besar dan seluruh orang di kampung halamanku. Aku tenggelam dalam euphoria kebanggaan dan kebahagiaan.

Beberapa pekan setelahnya, semua terang itu seketika berubah gelap. Saat aku menanyakan soal beasiswa kuliah yang dijanjikan kepadaku. Entah bagaimana ceritanya, aku dianggap telat mengurus persyaratan administrasi yang membuatku gagal menerima beasiswa itu. Rasanya aku bagai jatuh dari puncak gunung,terpuruk dalam kesedihan. Bukan karena aku tidak bisa mendapatkan beasiswa itu, tapi karena aku membayangkan betapa kecewanya orang-orang terdekatku yang baru beberapa hari ini memujiku. Satu kampung sudah tau bahwa aku akan kuliah di Jawa dengan beasiswa dari pemerintah, bahwa aku adalah anak pintar yang membanggakan keluarganya, bahwa aku adalah harapan mereka. Apa jadinya jika aku tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Ah, aku pasti dikucilkan” pikirku.

Hari itu adalah hari terakhir pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang sekarang bernama SNMPTN. Tanpa pikir panjang aku langsung pergi mendaftar, meski dengan dana pinjaman yang dengan susah payah kudapatkan. Jika aku tidak dapat pergi kuliah di kampus favoritku di Jawa, setidaknya aku harus tetap kuliah di kampus negeri, pikirku. Aku lalu mengikuti tes SPMB. Hingga tiba masanya pengumuman hasil, aku kembali harus menelan pil pahit karena daftar nama calon mahasiswa yang lulus sedikitpun tidak memuat namaku. Kali ini bukan hanya sedih dan murung, aku juga harus menanggung malu yang tiada terkira. Bagaimana tidak, aku telah dinobatkan sebagai lulusan terbaik nasional, tapi aku tak mampu lulus tes seleksi mahasiswa. Sementara teman-temanku yang lulus ujian SMA dengan nilai seadanya justeru mendapatkan kehormatan untuk diterima sebagai mahasiswa.

“ini tidak adil” gumamku.

Benar saja, di kampung asalku, kegagalanku dalam tes seleksi itu diperbincangkan hangat. Ada yang prihatin dan ada pula yang memandangku sinis karena menganggap prestasiku dalam kelulusan SMA kemarin hanya kebetulan.

“sabar dik, yang penting kita udah usaha maksimal, ga usah dengerin kata orang” kata Heri, kakak kandungku. Meski aku melihat ia juga tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan kecewanya.

“lalu bagaimana? Masak aku ga kuliah ?” tanyaku pada kak Heri dan bapak yang kala itu sedang menghiburku.

“mending cari kerja aja dulu, toh kalau pun kuliah, ujung-ujungnya juga nyari kerja” kata bapak menasehati.

Aku pasrah, marah dan malu. Aku tak berani keluar rumah. Aku tak sanggup jika ada yang menanyakan soal ketidak lulusan ini. Aku malu untuk menampakkan wajah bangga dan ceriaku yang kini berubah murung. Aku terjebak dalam tekanan batin yang tak mampu kuatasi.

Disaat semua tampak gelap dan suram, tiba-tiba salah seorang guruku datang ke rumah. Ia datang untuk menghibur sekaligus mengajakku untuk ikut tes sebuah perguruan tinggi dengan beasiswa ikatan dinas. Tak perlu pikir panjang untuk mengiyakan tawaran itu.

“mungkin inilah jalannya, ternyata Allah menyiapkan yang lebih baik untukku” kataku dengan penuh optimis.

“siapkan diri untuk ikut tes itu nak. Fisik, mental dan otak harus benar-benar disiapkan” kata pak Guru menasehatiku.

Lalu ku ikuti tes itu dengan penuh kesungguhan dan dengan persiapan terbaik. Ada lima rangkaian tes yang harus dilalui. Aku berhasil melewati 4 tahap sebelum akhirnya hasil akhir akan diumumkan beberapa hari setelahnya. Betapa shocknya aku ketika namaku kembali terlupakan dalam daftar peserta tes yang lulus. Entahlah, aku tak mengerti apa yang membuatku tak lulus pada tes tahap ke lima. Aku kembali terpuruk, putus asa dan kehilangan akal sehat. Gunjingan yang kuterima dari tetangga menjadi kian menjadi-jadi. Pamor sebagai anak pintar hilang sudah. Siang terasa pekat dan malam terasa penat. Ingin aku keluar dari kampung ini agar tak ada lagi yang menggunjingku.
*****

“ah,, sudahlah, mungkin ada baiknya aku keluar dari kampung halaman ini. Aku lebih memilih menderita di tempat orang daripada harus mendengar gunjingan orang di rumahku sendiri” kataku pada bapak di suatu malam.

“apa rencanamu ?” tanyanya

“aku ingin pergi ke luar daerah, aku tak akan mengatakan kemana, yang jelas aku mau keluar” jawabku

“nak, kenapa kamu harus pikirkan kata orang,, sudahlah, mending kamu cari kerja dulu disini, ga usah kemana-mana, tahun depan kamu kuliah” pintanya.

Aku diam tak bergeming. “kamu tidak boleh ke luar daerah…!!” sambung bapak lalu pergi meninggalkanku.

Aku berpikir keras malam itu. lalu aku sampai pada tekad kuat untuk tetap pergi. Aku ingin ke Bali. Disana aku punya teman yang sudah siap menerimaku. Tapi aku tidak ingin memberi tahu siapapun ketika aku berangkat nanti, aku pasti dilarang jika harus izin dulu.

Selepas subuh, aku tinggalkan rumah tanpa membawa bekal yang cukup. Hanya beberapa helai pakaian yang ku kemas dalam tas dan uang yang hanya cukup untuk ongkos ke Mataram. Tak ada yang boleh menghentikan tekad ini. Aku pergi tanpa pamit dengan tekad membaja.

Setelah sampai Mataram, aku menginap di sebuah kos teman. Rencananya aku mau tinggal beberapa hari disini untuk bekerja serabutan, mengumpulkan uang untuk ongkos ke Bali. Aku tak ingin pulang ataupun mengabarkan posisiku kepada keluarga sebelum ada kebanggaan yang kubawa.

Setelah lebih dari sepekan bekerja serabutan, menjadi tukang parkir, penjual tanaman hias, tukang kebun dan sebagainya akhirnya aku berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk bekal ke Bali. Ketika hendak membeli tiket bus untuk berangkat ke Bali, aku membaca sebuh poster pengumuman dibukanya pendaftaran penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes mandiri oleh Unram. Hari itu adalah hari terakhir pendaftaran dan esok paginya adalah hari tes. Kutunda rencana pembelian tiket lalu langsung berbalik menuju kampus Unram untuk mendaftar. Aku sampai di kampus itu tepat lima menit sebelum pendaftaran ditutup. Akupun menjadi pendaftar terakhir ketika itu. Uang yang tadinya ingin kugunakan membeli tiket bus kugunakan untuk membayar uang pendaftaran.
Aku tak punya cukup waktu untuk belajar dan menyiapkan diri untuk mengikuti tes besok pagi. Aku hanya pasrah dan berdo’a. Jika lulus tes, aku akan mengurungkan niat untuk hijrah ke Bali, tapi jika tidak lulus lagi, aku akan langsung berangkat. Kali ini aku sudah lebih siap secara mental untuk menerima apapun hasil tes. Ku ikuti tes dengan santai. Meski tanpa belajar, tapi aku menikmati menjawab soal tes kala itu.

Pengumuman hasil tes akan dilakukan seminggu setelah itu. sambil menunggu hasil tes, aku semakin giat bekerja serabutan. Karena semua hasil tabunganku seminggu kemarin telah kugunakan untuk mendaftar, maka aku harus mengumpulkan uang lagi untuk ongkos. Jika hasil tes nanti tidak lulus, maka aku sudah punya uang untuk membeli tiket.
Seminggu kemudian, saat-saat menegangkan itu akhirnya tiba. Semenjak subuh aku sudah nongkrong di perempatan lampu merah tempat biasa para penjual Koran menjajakan korannya. Seperti biasa, pengumuman kelulusan dilakukan melalui Koran. Dengan mengucap bismillah, kubuka Koran yang baru kubeli dan ternyata, namaku tercantum dalam daftar calon mahasiswa yang lulus tes mandiri.

‘alhamdulillah” ucapku lega.

Sesuai rencana, aku harus mengurungkan niatku untuk pergi ke Bali. Aku ingin kuliah, itu saja. Meski harus masuk melalui jalur yang ‘tidak terhormat’, tak mengapa, asal bisa melanjutkan pendidikan. Kini aku dihadapkan pada masalah lain. Karena harus mengejar jadwal akademik, maka pendaftaran ulang harus dilakukan selambat-lambatnya dua hari setelah pengumuman itu. Aku harus punya uang sejumlah lima juta dalam waktu dua hari.

“dari mana dapat uang lima juta” pikirku. Aku tak ingin minta ke bapak, karena aku tahu beliau juga sedang kesulitan keuangan. Lagipula aku sudah berani keluar dari rumah tanpa pamit, aku tidak mau minta ke beliau.

H-1 penutupan pendaftaran ulang, aku bergerak lincah menghubungi setiap orang yang kukenal untuk minjam uang, tapi tak sepeser pun kudapatkan. Entahlah, mungkin karena mereka tak bisa mempercayaiku akan bisa mengembalikan uang pinjaman itu, atau mungkin karena mereka memang tidak punya uang. Ketika tak ada lagi yang bisa diharapkan, saya terpaksa harus pulang ke rumah untuk minta bantuan orangtua.
Seperti dugaanku, bapak tidak punya uang itu.

“nampaknya aku memang harus ke Bali” pikirku.

“nak, datang ke alamat ini, saya sudah hubungi beliau dan beliau bersedia meminjamkan uangnya untuk daftar ulang kuliahmu !!” kata bapak sambil menyodorkan sebuah kertas berisi alamat rumah sahabat lamanya yang kini tinggal di Mataram.

Aku bergegas kembali ke Mataram. Karena aku sampai sudah larut malam, aku berencana untuk datang ke alamat yang dikasi bapak esok paginya di hari terakhir pendaftaran ulang. Mata tak bisa terpejam malam itu. Aku dihantui perasaan harap-harap cemas.

“Siapa yang bisa menjamin aku dapatkan uang itu besok” pikirku.

Keesokan harinya, aku berangkat menuju alamat itu. Setelah berputar-putar, akhirnya alamat itu aku temukan, sebuah rumah yang cukup megah. Ku pencet bel yang menempel di gerbang. Seorang perempuan paruh baya keluar dan membukakan gerbang.

“cari siapa mas ?” tanyanya.

“benar ini rumahnya pak Hilal bu ?”

“oya benar, ada apa ya ?”

“saya ada perlu sama beliau, udah janjian kemarin”

“wah,, tapi bapak sedang ngantor mas”

“pulangnya jam berapa buy a?”

“biasanya sih jam tiga atau jam empat mas”

Aku tarik nafas dalam-dalam. Tak mungkin kutunggu dia sampai jam empat. Pendaftaran ulang hari ini akan ditutup jam dua siang.

“dimana kantornya bu?” tanyaku lagi.

“di Unram mas, Fakultas Pertanian” jawabnya

“terimakasih bu, saya susul ke sana aja kalau gitu”

Ternyata sahabat bapakku ini adalah seorang dosen di fakultas tempatku akan kuliah. Segera aku cari beliau di kantornya, di kampus. Setelah sampai kampus, aku harus menunggu lama karena beliau punya jam ngajar yang cukup padat hari itu. Aku menunggu di depan ruangannya bersama beberapa orang yang juga sedang menunggunya untuk konsultasi skripsi. Mataku tak lepas dari jam. Aku sungguh khawatir dan tegang. Hanya ini harapan terakhirku. Jika aku gagal disini, maka pupuslah sudah harapanku untuk bisa kuliah. Tepat jam 12 siang beliau tiba di ruangannya.

“maaf ya, baru selesai ngajar” katanya menyapa kami semua yang menunggu didepan ruang kerjanya lalu langsung masuk ke dalam ruangannya. Tak lama kemudian dia keluar, “saya salat bentar ya” katanya dan pergi meninggalkan kami lagi untuk salat.

Hah,,, saya semakin tegang. Saya pun lalu mengikuti beliau ke Mushalla untuk salat.
Selesai salat, beliau bergegas kembali ke kantornya. Dia terlihat terburu-buru seperti sedang dikejar waktu. Tak enak rasanya menyampaikan maksud kedatanganku ditengah keterburuannya itu. Hushhhhh,,, tegang, takut, khawatir, malu, semua campur jadi satu. Saya ikuti beliau dari belakang.

Tiba di ruangannya, beliau langsung disambut oleh mahasiswa-mahasiswanya yang sudah menunggu dari tadi.

“kapan aku bisa ngomong,, ya Allah bantu hamba” ucapku dalam hati.

Jam sudah menunjuk angka satu. Satu jam lagi loket pendaftaran ulang akan ditutup. Setelah lima belas menit, mahasiswa-mahasiswa tadi keluar dari ruangan bersama beliau. Sambil tergesa-gesa beliau bilang

“aduhh,, saya ada jadwal ngajar lagi nih, yang belum konsultasi tunggu aja sampai jam tiga ya, udah telat saya ini” ucapnya dan langsung pergi berjalan dengan terburu-buru meninggalkan kami.

Seluruh bulu roma saya menegang. Nampaknya habis sudah perkara. Tak ada lagi yang bisa saya harapkan. Bagaimana mungkin saya akan menjegat beliau yang sudah mengaku telat.

“ya Allah,,, bantu hamba” jeritku dalam hati.

Aku lalu beranjak dari dudukku dan kukejar beliau

“maaf pak, sebentar” kataku

“nanti aja ya, saya telat ini” jawabnya

“maaf pak, saya anak dari pak Juli yang kemarin hubungi bapak, batas daftar ulang hari ini jam dua dan sekarang sudah hampir setengah dua, saya sudah nunggu bapak dari pagi, minta tolong pak bantu saya” ucapku tanpa henti dengan nada memelas. Malu sebenarnya, tapi apa mau dikata.

Beliau terdiam sejenak, menoleh kearahku dan menatap mataku dengan tajam. Aku jadi salah tingkah dibuatnya

“maaf pak kalau saya mengganggu, saya benar-benar tidak tau mau gimana lagi”

Beliau melihat jam tangannya lalu membuka isi dompetnya

“uang saya ada di ATM semua, tidak ada cash. Saya tidak mungkin ngasi kamu bawa ATM saya untuk ambil sendiri, sedangkan saya harus ngajar sekarang” katanya

Aku terdiam. Tampaknya aku sudah tidak punya harapan lagi. Ia lalu melangkah pergi meninggalkanku. Beberapa lama kemudian dia berbalik

“tunggu sebentar, jangan pergi dulu, tunggu saya disitu” pintanya. Aku pun mengangguk mengiyakan.

Tak lama kemudian ia keluar. Entah apa yang dikatakannya pada mahasiswanya. Beliau lalu mengajakku untuk pergi ke ATM centre yang ada di Unram. Karena jaraknya cukup jauh, kami menggunakan mobil beliau. Dalam perjalanan kami berbincang tentang banyak hal

“jadi kamu yang katanya lulusan terbaik nasional di sekolah pertanian itu?” tanyanya didalam mobil

“iya pak” jawabku singkat

“kenapa ga jadi dapat beasiswa ?”

“ndak tau lah pak, katanya saya telat ngurus administrasi, padahal sebelumnya pihak sekolah yang katanya akan mengurus semuanya”

“oohh.. terus kok bisa kamu ga lulus SPMB?”

Aku hanya diam, tak mampu menjawab pertanyaan ini.

“memang ya begitu lah, sekolahmu itu kan beda kurikulum, jadi kalaupun kamu terbaik disana, belum tentu kamu lebih baik dengan yang terburuk di sekolah lain” sambungnya.
Sesak dada ini mendengar pernyataan itu. aku tak mau menyahut apapun. Kutahan emosi yang membuncah, kuingat betapa dia sangat penting bagiku kali ini.

“besok kamu akan buktikan disini, kamu akan bersaing dengan siswa-siswa dari sekolah lain, dugaan saya kamu akan susah menyesuaikan diri dengan mereka, mereka pintar-pintar biasanya” lanjutnya.

Aku masih diam, meski dada ini panas dibuatnya.

“kamu harus giat belajar, kegagalanmu kemarin di SPMB membuktikan kalau kamu aja yang lulusan terbaik ga mampu bersaing, apalagi teman-temanmu yang lain dari sekolah itu” katanya lagi

Aku tetap tak bergeming.

“saya sampai ngorbanin waktu ngajar untuk bantu kamu, jangan sampai besok kamu bikin saya malu karena nilaimu jelek apalagi sampai DO” sambungnya..

Ingin kuumpat bapak ini. Tak adakah bahasa yang lebih baik dari itu?. Tapi sudahlah, aku sedang butuh dia.

Kami pun akhirnya tiba di ATM centre. Setelah mengambil uang, beliau mengantarku ke tempat pendaftaran ulang dan kemudian meninggalkanku disana. Aku bergegas ke loket pendaftaran ulang. Suasana sudah sepi, tak ada lagi yang antre seperti yang aku lihat tadi pagi ketika lewat didepan gedung registrasi ini. Ketika sampai didepan loket, para petugas sedang sibuk merapikan kertas-kertas pendaftaran ulang, bersiap untuk pulang. Beruntung mereka masih mau melayaniku. Aku menjadi peserta terakhir yang mendaftar ulang.

“Alhamdulillah, akhirnya… terimakasih ya Allah” ucapku lirih, tak terasa air mata mengalir di pipi. Haru rasanya.
*****

Aku sudah resmi menjadi mahasiswa di Unram. Meski masuk lewat jalur yang ‘tidak terhormat’, tapi aku bertekad untuk keluar dengan cara ‘terhormat’. Aku ingin membuktikan bahwa semua yang disampaikan pak Hilal di mobil ketika memberiku pinjaman uang adalah keliru. Aku ingin menjadi orang yang layak untuk dihormati, orang yang layak untuk dihargai, bukan dikasihani.

Kujalani hari-hariku sebagai mahasiswa dengan normal. Kusibukkan diri dalam berbagai aktifitas organisasi. Sampai akhirnya aku tampil sebagai salah seorang tokoh mahasiswa di kampus. Aku terlibat dalam berbagai organisasi bergengsi dan pada gilirannya menjadikanku sebagai pemimpin utama. Aktifitasku di organisasi ini memberikan pelajaran penting bagiku tentang bagaimana mengelola hidup. Disamping itu, peran-peran utama sebagai pimpinan membuatku punya akses terhadap pejabat-pejabat penting, baik di kampus maupun luar kampus. Secara tidak langsung semua proses situ membentuk karakter dan kepribadianku.

Meski disibukkan dengan urusan organisasi, aku tetap memelihara ambisiku untuk tampil sebagai yang terbaik secara akademis. Oleh karenanya, aku berusaha untuk menyeimbangkan segala aktifitas organisasi itu dengan aktifitas akademik. Bahkan selain sibuk dengan dua urusan itu, aku juga menyempatkan diri untuk melakukan berbagai aktifitas usaha untuk bisa membiayai kuliah sendiri. Do’a dan ikhtiar terus kulakukan. Sampai akhirnya aku tiba pada saat pembuktian.

Dalam perenungan kudapati sebuah hikmah besar dibalik kesulitan-kesulitan yang menderaku ketika hendak masuk menjadi mahasiswa. Kesombongan dan mendahului takdir Allah adalah kesalahan terbesar yang kulakukan kala itu. Andai saat itu beasiswa di kampus favoritku di Jawa itu kudapatkan, mungkin aku masih menyimpan sikap sombong dan angkuh itu. Lebih dari itu, aku mungkin tidak akan bisa mendapati diri pada posisi seperti yang kudapat di Unram.

Setelah empat tahun melanglang buana di kampus, aku akhirnya sampai pada hari ketika aku harus menanggalkan status kemahasiswaan dan menyandang gelar sebagai sarjana. Dengan penuh percaya diri, kugunakan toga wisuda yang berselendangkan tulisan ‘cum laude’. Lebih dari itu, aku mendapat kehormatan untuk duduk di kursi paling depan, memimpin semua mahasiswa yang diwisuda hari itu. Aku diumumkan sebagai wisudawan terbaik periode itu. Aku adalah salah satu wisudawan yang diwisuda langsung oleh Rektor sebagai penghormatan. Aku juga diminta untuk menyampaikan pidato wisuda mewakili seluruh wisudawan. Diluar sana, berbagai spanduk terpasang mengucapkan selamat kepadaku. Hampir semua organisasi yang pernah kupimpin memasang spanduk ucapan selamat, lengkap dengan foto-fotoku. Lalu di kursi keluarga, kusaksikan keluarga besarku datang untuk melihatku diwisuda. Kulihat beberapa diantara mereka mengusap air mata ketika aku berdiri gagah di atas mimbar ketika menyampaikan pidato wisuda. Sayang, diantara mereka tidak kulihat sang bapak, orang yang selama ini paling ingin melihatku berdiri di mimbar ini. Sumber inspirasi dan semangat juangku. Tepat sebulan sebelum acara wisuda ini beliau menghembuskan nafas terakhir. Mengingatnya membuatku meneteskan air mata di mimbar itu.

Setelah prosesi wisuda selesai, aku berbincang sederhana dengan beberapa orang pejabat kampus, termasuk Rektor dan ketua ikatan alumni. Ketika itu, aku mendapat setidaknya tiga tawaran beasiswa studi S2, baik dalam dan luar negeri. Bahkan ada pula yang memberiku bantuan langsung yang ia sebut sebagai beasiswa cash saat itu juga. Tapi aku tidak ingin mengulangi kesalahan empat tahun lalu. Aku tidak ingin lagi mendahului takdir Allah. Biarlah Allah yang memutuskan. Aku hanya berusaha untuk menagih tawaran-tawaran beasiswa itu, selebihnya semua urusan Allah. Sungguh, aku mengakhiri masa studi itu dengan sempurna. Aku lulus sebagai lulusan terbaik dan meninggalkan posisi terakhir sebagai ketua di lembaga paling tertinggi di kampus. Karena aku ingin layak dihormati, maka aku berjuang untuk layak dihormati.


Wednesday, 29 August 2012

POLITIK EKONOMI TEMBAKAU: PERSELINGKUHAN INDUSTRI ROKOK DAN FARMASI (Mengungkap Kebohongan dan Motif Terselubung Dibalik Kampanye Anti Tembakau Global)

Oleh: Muhammad Nurjihadi, SP*
Sejak berabad-abad yang lalu, tembakau menjadi komoditas strategis dalam memajukan ekonomi suatu negara. Tidak berlebihan jika komoditas ini disebut sebagai “emas hijau”. Pada tahun 2011, pasar tembakau global bernilai sekitar US$ 378 miliar atau setara dengan Rp 3.500 Triliun. Jika dianalogikan sebagai sebuah negara, maka berdasarkan data Bank Dunia tahun 2011 negara tembakau itu akan menjadi negara dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar ke 29 di dunia. Unggul dari si raja minyak Saudi Arabia. Sejak akhir dekade 1990-an, para pelaku kesehatan gencar mengkampanyekan bahaya merokok terhadap kesehatan. Akibatnya banyak negara mengambil kebijakan pengetatan bisnis rokok dan tembakau. Tapi ironisnya, ditengah semakin menurunnya produksi tembakau global, para pelaku industri rokok justeru mengalami peningkatan pendapatan. Disamping itu, mencuatnya kekhawatiran akan bahaya merokok berhasil mendongkrak popularitas dan pendapatan industri farmasi, terutama yang berkaitan dengan tembakau. Sampai disini, kesimpulan yang saya ambil adalah “it’s just about money”.

Tembakau mulai dikenal manusia sejak abad pertama sebelum masehi. Suku Indian di Amerika diketahui menggunakan tembakau untuk keperluan pengobatan dan religius pada masa itu. Pada abad-abad selanjutnya, tembakau berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi salah satu komoditas penting perdagangan global (Herjuno dkk, 2012). Dalam perkembangan selanjutnya, tembakau diolah menjadi rokok yang digemari oleh orang-orang di Eropa dan Asia. Dari sinilah bisnis tembakau untuk keperluan komersil (industri rokok) mulai berkembang.

Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi yang luar biasa untuk pengembangan tembakau. Oleh karenanya, pemerintah Kolonial Belanda dalam kebijakan tanam paksanya meminta, atau tepatnya memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tembakau guna memenuhi kebutuhan global dan meningkatkan pendapatan negara. Seiring perjalanan waktu, pemaksaan menanam tembakau ini berkembang menjadi kebiasaan yang menyebabkan para petani tembakau yang dipaksa itu tetap menanam tembakau setelah berakhirnya politik tanam paksa. Bahkan ketika pemerintah kolonial melakukan liberalisasi ekonomi secara ekstrem di wilayah Indonesia, agribisnis tembakau tetap berkembang tanpa campur tangan pemerintah kolonial.

Industri rokok mengalami masa kejayaan pada abad ke 20. Kebudayaan merokok pada masa itu menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bentuk. Di Indonesia berkembang rokok tradisional yang dikenal dunia dengan nama “kretek”. Rokok kretek ini merupakan racikan asli orang Indonesia yang membuat rokok dari bahan tembakau yang ditambah dengan cengkeh dan saus sebagai penyedap rasa. Pada tahun 1913, seorang tionghoa Indonesia bernama Liem Seeng Tee untuk pertama kalinya memproduksi rokok kretek untuk keperluan komersial. Setelah mendapat sambutan yang luas dari masyarakat, industri rumah tangga Liem ini terus berkembang dan diteruskan oleh anak-cucunya. Pada tahun 1930, industri rumah tangga ini diresmikan secara resmi dengan nama NVBM Handel Maatschapij Sampoerna yang menjadi cikal bakal H.M. Sampoerna yang kita kenal hari ini. Saat ini PT H.M Sampoerna merupakan penguasa pangsa pasar rokok Indonesia dengan menguasai 25% pasar rokok mengungguli PT Gudang Garam dan PT Djarum tbk yang masing-masing menguasai 21% dan 19% (Bursa Efek Indonesia, 25 Mei 2009).

Indonesia menikmati hasil cukup besar dari industri tembakau. Pada tahun 2005, industri tembakau dengan segala multiplier effect-nya menyumbang sekitar Rp 48 Triliun untuk PDB Indonesia. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun seiring meningkatnya penerimaan cukai tembakau. Pada tahun 2011 saja, penerimaan negara dari cukai tembakau menembus angka Rp 60,7 Triliun. Jumlah ini meningkat secara berkala dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2011 negara menerima pendapatan Rp 12,9 Triliun dari cukai SDA non migas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan panas bumi). Artinya nilai cukai tembakau lima kali lebih besar dibanding cukai SDA non migas (diolah berdasarkan table I-O 2005-2011 dari BPS).

Pada penghujung abad ke 20 berkembang isu bahaya merokok bagi kesehatan. Munculnya isu ini berbarengan dengan masa kejayaan industri farmasi global (obat-obatan kimia). Setelah berhasil mempengaruhi persepsi publik internasional tentang manfaat pengobatan kimia dan “tidak ilmiahnya” pengobatan tradisional, industri farmasi global menghasilkan keuntungan fantastis dari penjualan obat-obatan kimia. Atas nama “ilmu pengetahuan dan teknologi”, setiap obat yang tidak didasarkan atas penelitian di lembaga-lembaga riset formal dianggap berbahaya dan tidak bermanfaat. Akibatnya praktek-praktek pengobatan tradisional di seluruh dunia mengalami kemunduran, tak terkecuali di Indonesia. Masa kejayaan industri farmasi itu berlanjut dengan kampanye anti tembakau. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyadarkan orang bahwa rokok mengandung nikotin yang berbahaya bagi kesehatan. Pada awalnya, isu ini mengagetkan publik dan menampar industri rokok global. Pertentangan antara industri rokok dan industri farmasi tidak dapat dihindarkan. Namun dalam perjalanan waktu, perseteruan kedua jenis industri ini menemui titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Sejak itulah terjalin hubungan “perselingkuhan” antara industri rokok dan industri farmasi.

Dengan gencarnya kampanye anti tembakau global, industri farmasi meresponnya dengan memproduksi obat-obatan kimia yang bisa mengurangi dampak nikotin tembakau. Lebih dari itu, industri farmasi juga mengembangkan alat dan bahan bernilai tinggi untuk keperluan pengobatan sakit tenggorokan dan paru-paru yang disebabkan oleh aktifitas merokok. Bayangkan jumlah alat dan bahan yang dijual ke seluruh penjuru dunia untuk keperluan itu. Di Indonesia, akhir-akhir ini kita menemukan banyaknya produk baru yang berkaitan dengan aktifitas merokok. Anda tentu mengenal salah satu produk pasta gigi yang dikhususkan untuk para perokok yang sedang gencar diiklankan di media massa (saya tidak mau menyebut merek), lalu berbagai produk makanan lainnya yang diiklankan “sangat baik” untuk mengurangi bahaya merokok.

Selain keuntungan bagi industri farmasi, industri rokok juga mendapat keuntungan yang tidak kalah mengesankan dengan adanya isu anti rokok atau anti tembakau itu. Dengan adanya isu tersebut, banyak negara mengambil kebijakan khusus untuk industri rokok. Kebijakan yang diambil umumnya adalah meningkatkan pajak dan cukai tembakau dan melarang atau membatasi impor tembakau. Tingginya pajak dan cukai tembakau ini menjadi alasan industri rokok untuk membeli tembakau petani dengan harga murah. Sehingga industri rokok bisa mendapatkan bahan baku dengan harga yang murah dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Dalam sebuah pertemuan perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di bidang tembakau se-Asia di Jakarta pada tahun 2011 kemarin, salah seorang CEO dalam pidatonya mengatakan kita bisa memproduksi satu batang rokok dengan biaya 5 sen dan menjualnya dengan harga 1 dolar. Saya kira inilah yang menjadi alasan kenapa industri rokok terus mengalami peningkatan pendapatan ditengah terus menurunnya produksi tembakau.

Relevansi Dengan Perkembangan Tembakau Virginia Lombok
Pada sebagian masyarakat Pulau Lombok, utamanya di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, tembakau bukan hanya sekedar komoditas. Bagi mereka tembakau adalah budaya, tradisi, cara pandang, cara hidup dan bisnis yang menjanjikan. Saya kira tidak berlebihan jika saya juga menyebut diri sebagai produk dari usahatani tembakau. Artinya tanpa usahatani tembakau, mungkin saya tidak akan mampu mengenyam pendidikan hingga sejauh ini. Meski sejak memasuki dunia mahasiswa saya menjadi salah seorang penganjur utama “Stop Usahatani Tembakau”, tapi saya tetap tidak bisa menutup mata pada fakta bahwa tembakau adalah tradisi dan cara hidup masyarakat di sebagian Pulau Lombok.

Pada masa 1990-an hingga awal 2000-an, tembakau menjadikan masyarakat di Pulau Lombok bertransformasi dari masyarakat miskin menjadi masyarakat kelas menengah. Secara mengesankan, tembakau mengantarkan orang-orang miskin pedalaman itu pada kehidupan baru. Tembakau bahkan disebut sebagai sarana penting untuk menunaikan ibadah Haji. Namun kondisi mulai berubah pada pertengahan dan akhir dekade 2000-an. Banyak petani mengalami kerugian dan menyebabkan terjadinya instabilitas sosial di masyarakat petani tembakau (Nurjihadi, 2011). Petani umumnya memahami fenomena ini sebagai sebuah fenomena biasa dalam berusaha dimana untung dan rugi adalah sesuatu yang wajar. Tapi luput dari pemahaman dan analisis mereka bahwa apa yang mereka alami adalah sebuah bagian dari sekenario ekonomi politik yang berlangsung secara global. Harapan petani untuk kembali menuai keuntungan pada tahun-tahun berikutnya nyatanya tidak terbukti. Mereka tetap rugi dan kian terjebak pada hutang yang tidak pernah mereka nikmati. Sebagian petani memang masih ada yang untung. Tapi sejauh pengamatan saya, keuntungan itu didapatkan karena kedekatan dengan “orang dalam” perusahaan. Dengan kata lain, nepotisme usaha menjadi hal wajib untuk bisa sukses dalam usahatani tembakau di Pulau Lombok. Kita tahu, sebagian besar petani tembakau itu adalah orang awam yang tidak punya jaringan cukup untuk bisa membuat mereka diuntungkan dalam usahatani tembakau.

Pada tanggal 21 April 2011, Harian Suara NTB mengatakan bahwa pemerintah menuntut agar produksi tembakau Virginia di Pulau Lombok terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri rokok nasional. Pasalnya sebagian besar kebutuhan bahan baku industri rokok nasional (yang berbahan tembakau Virginia) di impor dari luar. NTB hanya mampu mensuplai 40.000 ton tembakau Virginia setiap tahunnya dari total 180.000 ton kebutuhan nasional. Namun dalam pemberitaan di gomong.com tanggal 20 Agustus 2012 kemarin mengatakan bahwa telah terjadi over produksi tembakau Virginia di Lombok Timur. Dengan adanya isu over produksi ini, perusahaan membeli tembakau petani dengan harga murah (kalau tidak bisa disebut meminta tembakau petani secara Cuma-Cuma). Sungguh ironis, ketika NTB diminta meningkatkan produksinya karena dinilai produksi selama ini terlalu kecil, justeru ditingkat petani tersebar isu bahwa telah terjadi over produksi tembakau Virginia di Pulau Lombok. Sejatinya, tidak ada istilah over produksi. Kalaupun Lombok berhasil memproduksi tembakau lebih dari kebutuhan nasional, lebihnya itu bisa di ekspor ke luar negeri.

Tidak adanya harga dasar atau harga terendah yang ditetapkan oleh perusahaan mitra petani di Pulau Lombok membuat petani kian tersudut dan resah. Mereka harus bersedia menjual tembakau yang mereka produksi dengan tetesan keringat, air mata dan bahkan darah dengan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan. Sungguh tidak adil. Disaat harga rokok terus meningkat dan pasar tembakau global terus bergeliat, harga tembakau Virginia di Pulau Lombok justeru semakin jatuh. Sebagai putra sasak asli, sungguh saya merasa harga diri dan martabat saya dan masyarakat pulau Lombok telah diinjak-injak dan dihina oleh para perampok berkedok perusahaan itu. Tidak rela rasanya, derasnya keringat dan darah yang keluar untuk memproduksi tembakau dibayar hanya dengan harga seenaknya.

Kesimpulan
Pada dasarnya isu anti tembakau dan anti rokok yang sekarang sedang menggeliat merupakan bagian dari sekenario untuk mengeruk dan menumpuk kekayaan oleh segelintir orang kaya di dunia ini. Melalui perusahaan-perusahaan Multinasional Corporation (MNC), para penjajah ekonomi dunia itu menguasai dan mengeksploitasi sumber daya kita untuk kepentingan mereka. Di Indonesia, PT HM Sampoerna yang merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia itu telah diakuisisi dan saham mayoritasnya telah dimiliki oleh perusahaan rokok multinasional bernama Philip Morris Internasional. Keuntungan industri rokok di Indonesia akan mereka bawa ke luar negeri untuk keperluan mereka. Dengan demikian, saat ini kita secara terang-terangan (namun kita tidak sadar) telah dijajah oleh mereka. Para petani diminta memproduksi tembakau dengan resiko yang besar, lalu mereka beli dengan harga murah dan dijual kembali dalam bentuk rokok dengan harga yang mahal.

Sampai hari ini RUU Tembakau Indonesia tak kunjung mampu diselesaikan. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena besarnya pengaruh lobi-lobi asing untuk membuat UU itu. Para petani dikerahkan untuk berdemonstrasi dengan alasan ekonomi kerakyatan agar membatalkan RUU itu. Pada saat yang sama, para investor atau pengusaha asing yang saya anggap sebagai perampok dan penjahat ekonomi itu tertawa melihat kebodohan kita. Nilai ekonomi tembakau mungkin memang mengesankan bagi petani tembakau. Tapi sebagaimana penjelasan diatas bahwa usahatani tembakau ini sudah tidak lagi menguntungkan secara ekonomi. Kalaupun misal usahatani tembakau masih dianggap menguntungkan, cobalah dihitung dan dianalisa kembali. Keuntungan yang didapat dari usahatani tembakau itu tidak bernilai apa-apa jika dibanding pengeluaran yang kita gunakan untuk menanggulangi dampak dari usahatani tembakau itu. Sebut saja misal secara makro pendapatan negara dari agribisnis tembakau (dengan keterkaitan/linkage ke depan dan ke belakangnya) pada tahun 2005 mencapai Rp 48 Triliun. Nilai itu tidak seberapa dengan pengeluaran untuk mengatasi dampak dari usahatani tembakau itu seperti perbaikan kondisi lingkungan, investasi biaya kesehatan masyarakat melalui Jamkesmas, membeli alat-alat kesehatan canggih nan mahal milik asing untuk mengobati penyakit sebagai dampak merokok, dan lain-lain.

Sungguh adalah sebuah kebodohan dan sebuah mental terjajah ada pada diri orang yang merokok. Dengan merokok, mereka dengan suka rela telah menghabiskan uangnya untuk memperkaya para konglomerat asing yang perampok itu dengan membeli rokok setiap hari. Setelah mereka mengalami dampak negatif dari rokok, mereka juga harus mengeluarkan uang, sekali lagi untuk memperkaya para perampok asing dengan membeli obat yang diproduksi oleh industri farmasi asing. Proses pengobatan di Rumah Sakit pun merupakan proses penyerahan harta secara Cuma-Cuma kepada para investor yang tidak lain adalah penjahat ekonomi itu. Jadi wahai seluruh rakyat Indonesia, saya mohon berhentilah merokok demi tegaknya harga diri dan keselamatan kita.

*penulis adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa, Institut Pertanian Bogor, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Contact: 081 805 775 723

Monday, 27 August 2012

PERBAIKAN IPM, ORIENTASI KERJA YANG KELIRU

Oleh: Muhammad Nurjihadi, SP

Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi resah ketika tau NTB berada pada urutan 32 dari 33 provinsi di Indonesia dalam hal Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tak pelak, isu IPM kemudian menjadi komoditas politik yang seksi pada Pilkada 2008. Semua calon mengangkat isu ini untuk meraih simpati publik, termasuk sang pemenang Pilkada TGB-Badrul Munir. Seolah terjebak pada janji-janji politiknya, TGB-BM memfokuskan diri pada program perbaikan IPM. Dicetuskannya Adono, Absano dan Akino tidak lain adalah upaya untuk memperbaiki IPM NTB. Dalam prakteknya, Pemda NTB dibawah TGB-BM terjebak pada formalitas untuk memperbaiki angka statistik IPM dan menjauh dari substansi dan semangat yang membentuk IPM itu. Akibatnya, IPM NTB tak kunjung membaik , tapi kebocoran anggaran terjadi dalam jumlah besar yang justeru merugikan daerah.

Human Development Indeks (HDI) yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mulai digunakan sebagai alat ukur kemajuan suatu negara atau wilayah sejak awal tahun 1990-an. IPM dikemukakan oleh ekonom asal India dan Pakistan bernama Amartya Sen dan Mahbub ul Haq. Sebelumnya, alat ukur kemajuan suatu negara atau wilayah menggunakan pendapatan per kapita yang dihitung dengan membagi nilai PDRB/GNP dengan jumlah total populasi di suatu wilayah atau negara. Faktanya, alat ukur pendapatan per kapita itu tidak dapat menggambarkan kondisi real masyarakat di suatu wilayah atau negara. Ketimpangan pendapatan adalah dampak nyata dari penggunaan alat ukur itu. Pendapatan perkapita yang tinggi di suatu wilayah sering kali didapatkan dari nilai kekayaan sekelompok kecil orang yang menguasai sebagian besar nilai ekonomi di wilayah itu.

Munculnya gagasan alat ukur kemajuan dengan IPM menghadirkan paradigma baru dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu pemerataan dan kebijakan mensejahterakan (welfare policy). Dengan alat ukur kemajuan yang baru ini diharapkan proses pembangunan di suatu negara akan menjadi lebih adil dan mensejahterakan secara substansial. IPM diukur dengan tiga indikator utama yaitu pendidikan (angka buta huruf dan lama sekolah), kesehatan (angka kematian bayi dan ibu saat melahirkan), dan ekonomi (pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat). Sejak akhir tahun 1990-an, pengukuran IPM digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan provinsi di Indonesia. Sejak saat itulah orang mengetahui bahwa banyak daerah yang pendapatan perkapitanya tinggi ternyata IPMnya rendah. Papua misalnya, provinsi ini memiliki nilai PDRB yang sangat tinggi dengan jumlah populasi yang kecil sehingga pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Tetapi ketika diukur dengan IPM, Papua menempati urutan ke 25 dari 26 provinsi pada tahun 1996. Demikian halnya dengan NTB, meski pendapatan perkapita NTB cukup tinggi, tapi ternyata setelah diukur dengan IPM, NTB menempati urutan ke 26 dari 26 provinsi pada tahun 1996 (sebelum ada pemekaran) dan urutan ke 32 dari 33 provinsi setelah pemekaran. Artinya, NTB hanya lebih baik satu tingkat jika dibanding dengan provinsi Papua.

Keterpurukan IPM NTB tidak mendapat perhatian yang berarti pada awal dekade 2000-an. Baru pada akhir dekade 2000-an, terutama menjelang Pilkada 2008, isu ini menjadi isu utama di masyarakat. Semua calon menjadikan isu IPM NTB ini sebagai alat politik untuk meraih simpati publik. Salah satu calon yang paling banyak mengangkat isu ini adalah pasangan TGB-Badrul Munir. Dalam kampanye - kampanyenya, TGB-BM tidak segan menjanjikan “pendidikan gratis dan kesehatan gratis”. Dengan perhitungan yang dianggap sudah matang, pasangan TGB-BM dengan percaya diri merasa mampu mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis untuk memperbaiki peringkat IPM NTB.

Setelah memenangkan Pilkada, TGB-BM segera menyusun rencana untuk menunaikan janji-janji politiknya. Secara mengesankan TGB-BM mencanangkan program-program prestisius yang bahkan mungkin tidak terpikirkan oleh para pemimpin pendahulunya di NTB. Program Adono, Absano dan Akino adalah sebuah program genius yang mampu menghidupkan harapan masyarakat NTB untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya program itu diikuti pula dengan dicanangkannya program-program penting dibidang ekonomi seperti Bumi Sejuta Sapi (BSS), Sapi Jagung dan Rumput Laut (PIJAR), Sarjana Masuk Desa (SMD), Visit Lombok-Sumbawa 2012, dan lain-lain. Semua program itu harus diakui menjadi daya ungkit semangat dan mendorong meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat NTB.

Dalam prakteknya, pemerintahan TGB-BM nampaknya terjebak pada upaya perbaikan IPM dalam waktu singkat. Para birokrat yang membantu kerja pemerintahan TGB-BM dengan percaya diri merasa mampu memperbaiki IPM NTB setidaknya sampai pada urutan ke 21 pada akhir kepemimpinan TGB. Sebagai upaya untuk mewujudkan itu, Pemda NTB mengeluarkan dana secara besar-besaran. Untuk keperluan pemberantasan buta aksara misalnya, pemerintah bahkan bersedia membayar para penyandang buta aksara yang kebanyakan adalah para orang tua yang tidak produktif lagi agar mau belajar membaca. Harapannya, angka buta aksara yang menjadi momok dan penyebab utama keterpurukan IPM NTB dapat dikurangi dan dengan cepat mampu meningkatkan IPM NTB. Dalam perjalanannya, program ini digoyang isu korupsi yang dilakukan petugas di lapangan. Selain itu, untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan yang menjadi salah satu alat ukur penting IPM, Pemda juga memcanangkan program biaya persalinan gratis untuk keluarga miskin. Tidak ada yang salah dengan semua program jangka pendek itu. Tetapi berfokus pada program jangka pendek untuk keperluan “formalitas” perbaikan IPM itu dapat melalaikan kita dari program substansial jangka menengah.

Data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sampai hari ini NTB masih berada pada urutan ke 32 dari 33 Provinsi. NTB hanya menang dari provinsi Papua. Data ini menunjukkan bahwa orientasi kerja pemerintah yang berfokus pada formalitas perbaikan IPM tidak bermanfaat sama sekali. Disamping gagal memperbaiki IPM NTB, program-program formalitas itu menghabiskan dana dalam jumlah besar. Program-program itu terkesan tidak memiliki prioritas yang jelas selain hanya ingin memperbaiki IPM NTB secara formalitas belaka, tidak menyentuh unsur pembentuk IPM secara substansial. Pengentasan buta aksara misalnya yang memakan biaya hingga lebih dari Rp 39 Miliar (Suara NTB, 23 september 2011) dilakukan dengan pendekatan membayar untuk belajar. Seandainya dana sebesar itu digunakan untuk mengentaskan buta aksara dengan pendekatan produktif seperti memfasilitasi pembentukan kelompok usaha mikro yang juga digunakan untuk mengajarkan membaca dan menulis, itu akan memiliki dampak ganda, memperbaiki kesejahteraan dan kemandirian di satu sisi dan memberantas buta aksara di sisi lain.

Pengukuran IPM memang di setting oleh pencetusnya untuk keperluan pembangunan yang adil dan hanya dapat diraih dalam jangka menengah atau panjang. Penggunaan indikator lama sekolah dan angka melek huruf misalnya, tentu hanya bisa diwujudkan dalam waktu yang panjang, tidak dalam waktu dua atau tiga tahun. Sebab pendidikan formal memang hanya bisa ditempuh dalam waktu yang panjang, setidaknya 10-15 tahun. Dengan demikian, kebijakan Pemda untuk memperbaiki IPM NTB seharusnya difokuskan pada upaya untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun misalnya yang diikuti dengan program pengentasan buta aksara dengan pendekatan produktif.

Mengharap hasil instan dari suatu program adalah kekeliruan. Kita sepakat untuk memperbaiki IPM NTB, tetapi memaksa untuk mewujudkannya dalam waktu pendek dengan berfokus pada program-program jangka pendek bisa menjebak kita pada formalitas yang jauh dari substansi. Program-program jangka pendek adalah penting, tapi berfokus pada program jangka pendek itu dan mengabaikan program jangka menengah dan panjang adalah kontraproduktif dengan tujuan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Kita belajar dari pengalaman di NTB, terlalu banyak menghabiskan energi untuk program jangka pendek demi membangun citra positif bahwa sang gubernur berhasil memperbaiki IPM ternyata gagal mewujudkan visi itu. Tapi memang apa yang dilakukan oleh pemerintahan TGB-BM adalah gejala normal dan wajar dimana semua kepala daerah juga akan melakukan hal yang sama demi membangun citra positif pemerintahannya. Tapi sadar atau tidak, kebiasaan kita yang formalitas itu akan menjauhkan kita dari substansi dan semangat pengukuran IPM yaitu peningkatan kesejahteraan yang adil dan merata. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang baik sejatinya merupakan "penghargaan" karena keberhasilan mensejahterakan rakyat. Jadi jangan mengharapkan penghargaan jika belum berhasil mensejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah harus berfokus pada kerja peningkatan kesejahteraan ini dengan indikator utama pendidikan, kesehatan dan ekonomi dan menutup mata pada rangking atau peringkat IPM untuk sementara, biarlah peringkat IPM itu menjadi hadiah atau penghargaan atas kemampuan Pemda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jangan terjebak pada formalitas statistik perbaikan IPM, tapi fokuskan kerja pada peningkatan kesejahteraan secara substansial.

*penulis adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa, Institut Pertanian Bogor. Contact: 081 805 775 723

Sunday, 26 August 2012

MENAKAR MANFAAT DAN MUDHARAT USAHATANI TEMBAKAU VIRGINIA LOMBOK

Oleh: Muhammad Nurjihadi, SP*

Usahatani tembakau di Pulau Lombok, utamanya di kabupaten Lombok Timur telah berubah menjadi tradisi. Pada awal kemuncululannya, usahatani ini membawa berkah dan harapan untuk petani, tapi kini usahatani tembakau Virginia di Pulau Lombok tidak lebih dari sekedar tradisi yang mengancam eksistensi. Bisnis rakyat ini tidak lagi menguntungkan secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Usahatani ini menguuras energi dan mengeksploitasi seluruh sumber daya yang kita punya tanpa hasil yang layak.

Tembakau mulai masuk di Pulau Lombok sejak awal tahun 1960-an. Namun baru menemukan momentum terbaiknya pada awal dekade 1990-an. Menjamurnya perusahaan-perusahaan pengumpul dan distributor hasil tembakau yang kemudian bermitra dengan petani untuk mengembangkan usahatani tembakau Virginia telah mendorong perkembangan usahatani ini dengan pesat. Perkembangannya menjadi semakin massif karena mendapat dukungan dari pemerintah dengan adanya program Intensifikasi Tembakau Virginia pada akhir 1980-an.

Berbagai studi tentang dampak perkembangan usahatani tembakau Virginia di Pulau Lombok menunjukkan bahwa usaha rakyat ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Nurjihadi (2011) bahkan menyebutkan berkembangnya usahatani tembakau Virginia di Pulau Lombok, terutama di Kabupaten Lombok Timur telah mampu merubah wajah masyarakat desa yang identik dengan kemiskinan kolektif menjadi masyarakat ekonomi menengah yang oportunis dan individualis. Peningkatan pendapatan ini kemudian berpengaruh positif pada tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, kepemilikan rumah dan asset lainnya. Lebih jauh, peningkatan pendapatan kolektif masyarakat ini juga mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi yang lain mengingat semakin meningkatnya daya beli masyarakat.

Keberhasilan demi keberhasilan yang diperoleh petani tembakau membuat mereka bergantung pada usahatani ini. Keberhasilan itu juga menginspirasi dan mendorong orang lain untuk ikut mengusahakan usahatani tembakau Virginia. Dari tahun ke tahun jumlah petani yang bermitra dengan perusahaan terus meningkat. Luas areal tanam, jumlah oven dan kapasitas produksi pun terus mengalami peningkatan. Data menunjukkan luas areal tanam tembakau di Pulau Lombok mencapai sekitar 25.000 Ha yang diomprong dengan sekitar 15.000 unit oven tembakau. Rata-rata hasil yang diperoleh setiap tahunnya adalah sekitar 40 ribu ton tembakau omprongan.

Pengembangan usahatani tembakau memang selalu menjadi dilema. Pendapatan dan kesejahteraan petani di satu sisi selalu berlawanan dengan dampak kesehatan yang ditimbulkannya pada sisi lain. Khusus untuk kasus pengembangan tembakau Virginia di Pulau Lombok, dilema itu tidak hanya menyangkaut pendapatan petani Vs aspek kesehatan masyarakat, tapi juga antara pendapatan petani Vs keberlangsungan hidup (life sustainability). Keberlanjutan (sustainability) diartikan sebagai upaya untuk menjaga hak-hak generasi yang akan datang untuk bisa hidup dengan layak atas dasar warisan sosial, budaya dan lingkungan yang ditinggalkan generasi saat ini. Secara sosial, usahatani tembakau secara nyata telah menyebabkan runtuhnya nilai-nilai sosial kolektif yang ada di masyarakat. Gotong royong dan semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat desa (terutama petani) sudah sulit ditemukan pada petani tembakau. Dalam beberapa kasus, usahatani ini justeru melahirkan instabilitas sosial seperti konflik dan kriminalitas. Studi yang saya lakukan menunjukkan bahwa konflik sering disebabkan karena adanya perkara hutang-piutang yang menjadi “tradisi” dalam berusahatani tembakau. Sementara kriminalitas muncul akhir-akhir ini sebagai respon dari kerugian besar yang dialami petani. Konflik dan kriminalitas tentu merupakan ancaman untuk generasi yang akan datang.

Setelah ditelurusuri lebih jauh, penurunan pendapatan petani pada usahatani tembakau Virginia di Pulau Lombok disebabkan karena setidaknya dua hal, pertama meningkatnya biaya produksi omprongan tembakau setelah dicabutnya subsidi minyak tanah dan kedua menurunnya kualitas hasil omprongan karena bahan bakar yang kurang baik ataupun karena cuaca dan kualitas tanah yang sudah tidak begitu baik. Dalam sedikit kasus yang lain, bahkan ada petani yang sampai bunuh diri karena dililit hutang yang terlalu besar pada saat mengusahakan usahatani tembakau. Dengan demikian, dari sudut pandang sosiologis, saya menyimpulkan bahwa usahatani tembakau sudah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Bagaimana tidak, disaat masyarakat sudah tidak memiliki ikatan sosiologis yang cukup kuat seperti dulu, masyarakat harus dihadapkan pula pada fakta kemiskinan dan ketidakramahan harga jual tembakau. Jika dulu kemiskinan direspon masyarakat desa dengan kolektifitas dan gotong royong, maka sekarang kemiskinan itu direspon dengan kriminalitas sebab kebersamaan dan gotong royong mereka sudah dicabik-cabik oleh budaya oportunis dan individualis yang tumbuh subur di masyarakat desa.

Disamping itu, kita juga perlu mentelaah aspek keberlanjutan (sustainability) dari sudut pandang lingkungan. Dulu, pengomprongan tembakau dilakukan dengan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Pada satu sisi kebijakan ini sangat membantu petani karena dengan bahan bakar minyak yang disubsidi, biaya produksi menjadi rendah dan kualitas hasil omprongan menjadi lebih baik. Tapi pada sisi lain, kita dihadapkan pada fakta kelangkaan energi. Dengan alasan itu, pemerintah kemudian mencabut subsidi minyak tanah untuk keperluan omprongan tembakau. Lagipula, bisnis seperti tembakau sesungguhnya “tidak layak” mendapat subsidi pemerintah, bukan hanya karena dampak negatifnya, tapi juga karena sifat komoditas tembakau yang merupakan komoditas komersil (High Value Commodity), bukan komoditas pangan yang menjadi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat.

Sebagai alternatif, Pemerintah Daerah NTB kemudian mengintruksikan penggunaan batu bara dan kayu bakar untuk mengomprong tembakau (Pergub NTB No.79 A/tahun 2008). Untuk keperluan ini, pemerintah daerah bahkan bersedia untuk membantu proses konversi dengan memberikan subsidi modifikasi oven. Kebijakan ini bagi saya adalah sebuah kekonyolan. Beban biaya konversi seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan mitra, bukan oleh pemerintah, sebab yang mendapat manfaat paling banyak dari program ini adalah perusahaan-perusahaan itu, bukan petani.

Konversi bahan bakar untuk omprongan tembakau dari minyak tanah ke batu bara membawa masalah lain. Pencemaran udara yang berdampak kepada kesehatan masyarakat tidak dapat dihindarkan. Petani pengomprong tentu menjadi pihak yang paling dirugikan dengan kondisi ini. Sebab petani pengomprong adalah orang yang berinteraksi langsung dengan batu bara itu. Sementara itu, perusahaan seolah tidak mau ambil pusing dan hanya ingin mengambil untung. Bukan hanya menimbulkan masalah kesehatan, penggunaan batu bara juga menyebabkan menurunnya kualitas hasil omprongan tembakau, akibatnya perusahaan membeli tembakau omprongan petani dengan harga murah. Disinilah anehnya, ketika petani pengomprong dihadapkan pada resiko yang lebih besar, mereka justeru mendapatkan hasil yang lebih kecil.

Selanjutnya, konversi dilakukan ke kayu bakar. Masalah kesehatan mungkin tidak lagi separah ketika menggunakan batu bara, namun dampak lain dari penggunaan kayu bakar adalah peningkatan aktifitas fisik dan resiko kebakaran. Hasil omprongan masih tetap tidak berpihak pada petani pengomprong. Sekali lagi, ketika resiko semakin besar, penghasilan justeru semakin kecil. Selain itu, data menunjukkan bahwa untuk mengomprong tembakau dengan sekitar 15.ooo oven tembakau yang ada di Pulau Lombok dibutuhkan sekitar 50.500 meter kubik kayu bakar atau sekitar 43.000 pohon untuk satu kali omprongan (Media Indonesia, 8 Agustus 2012). Jika dalam satu musim tanam tembakau pengomprongan dilakukan 4-6 kali, maka dalam satu musim tanam, dibutuhkan 200.000 – 300.000 meter kubik kayu atau 120.000 – 230.000 pohon. Dari mana mendapatkan kayu sebanyak itu ? Dalam 3-5 tahun kedepan, hutan di Lombok akan habis untuk keperluan pengomprongan tembakau. Kita tau apa dampak dari ketiadaan hutan dalam suatu wilayah. Bencana mengintai kita. Itulah masa depan generasi yang akan datang (anak cucu kita) jika kondisi ini tidak segera kita perbaiki.

Kita tidak bisa menyalahkan petani pengomprong. Biar bagaimanapun, mereka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bagi saya, perusahaan mitra adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk masalah ini. Tembakau sebagai komoditas komersil (High Value Commodity) seharusnya dihargai secara layak oleh perusahaan. Menurut hemat saya, petani pengomprong sebetulnya masih tetap bisa menggunakan bahan bakar minyak tanah asalkan hasil omprongannya dibeli dengan harga yang layak dan menguntungkan petani oleh perusahaan. Untuk mendapatkan untung, perusahaan dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ke produsen rokok dan produsen rokok pun bisa mendapat keuntungan dengan meningkatkan harga jual rokoknya. Dengan demikian, siklus ekonomi dalam usahatani tembakau akan berlangsung secara normal dan wajar serta disisi lain mampu mengurangi resiko kesehatan akibat budaya merokok. Bukankah dengan harga rokok yang tinggi setidaknya akan membuat para perokok berhemat dalam belanja rokok. Namun langkah ini harus diikuti dengan political will yang memihak dari pemerintah pusat maupun daerah. Konsep diatas tidak mungkin terwujud jika harga tembakau Virginia impor lebih rendah daripada harga tembakau Virginia Lombok. Maka untuk keperluan itu perlu diberlakukan kebijakan peningkatan bea masuk tembakau. Dengan demikian, tembakau Virginia Lombok masih dapat bersaing dengan tembakau Virginia impor. Kita harus menyelamatkan masyarakat petani tembakau di Pulau Lombok dari ancaman sosial dan lingkungan. Usahatani tembakau ini menjadi tradisi karena masyarakat menjadi sangat tergantung pada usahatani ini, seolah tidak ada alternatif ekonomi lain yang lebih menguntungkan dari tembakau. Usahatani tembakau menjadi ancaman eksistensi karena telah menunjukkan gejala yang negatif pada aspek sosiologis dan lingkungan yang dapat mengancam generasi yang akan datang.

*penulis adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa, Institut Pertanian Bogor, alumnus Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Contact: 081 805 775 723

Friday, 20 July 2012

MELURUSKAN PERSEPSI TENTANG SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Oleh: Muhammad Nurjihadi

Bagaimana Indonesia bisa terbentuk dengan luas wilayah yang begitu besar dan dengan dihuni oleh ratusan suku bangsa yang berbeda bahasa, budaya dan agama..??

Pertanyaan sederhana itu membuat saya haus akan referensi sejarah keindonesiaan kita. Saya mencoba mencari buku-buku teks sejarah yang bisa menjelaskan tentang itu. Dalam kurikulum sejarah di sekolah-sekolah dan dalam beberapa buku sejarah lainnya saya menemukan jawaban bahwa terbentuknya Indonesia yang kita kenal sekarang berawal dari penjajahan barat atas Nusantara Indonesia. Penguasaan Belanda atas hampir semua suku bangsa di Nusantara Indonesia di masa lalu diyakini melahirkan perasaan senasib sepenanggungan yang kemudian melahirkan kesadaran nasional untuk berjuang meraih kemerdekaan. Dalam Diorama Monumen Nasional Indonesia bahkan menuliskan dengan jelas bahwa Kristen Katolik dan Protestan yang dibawa para imprialis barat menjadi sumber perekat dan pemersatu nasional Indonesia. Dengan kata lain, hadirnya penjajah kerajaan protestan Belanda mendatangkan manfaat besar buat kita yang dalam perjalanannya melahirkan Indonesia modern. Benarkah demikian..??

Satu fakta yang tidak bisa dibantah adalah semua literatur yang menyatakan seperti itu selalu mengambil referensi dari sejarawan Belanda bernama Snouck Hurgronje, DH.Burger, dll. Fakta ini membuat saya ragu akan kebenarannya. Bukankah tulisan-tulisan dari para pemikir penjajah Kerajaan Protestan Belanda itu selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan hegemoni ?. Disamping itu, terlalu banyak hal yang rancu dari penjelasan sejarah diatas. Pada masa perang kemerdekaan, tidak semua wilayah NKRI (sekarang) berjuang untuk membebaskan Indonesia dengan batas territorial seperti sekarang. Kesultanan Bima, Aceh, Banjar, Tidore, Goa, dan bahkan Kesultanan Jogjakarta sekalipun berjuang untuk membebaskan wilayah territorial mereka masing-masing, bukan untuk mewujudkan Indonesia seperti yang kita kenal sekarang. Bahkan beberapa kerajaan lokal harus dilobi intensif oleh pemerintah republik setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan. Aceh, Jogjakarta dan Bima serta banyak kerajaan lainnya bergabung ke dalam wilayah politik Republik Indonesia pasca kemerdekaan, bukan pada masa pra kemerdekaan. Dengan fakta sejarah ini, dapat dijelaskan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak sepenuhnya ditujukan untuk membentuk Indonesia, tapi sekedar untuk memerdekakan dan mempertahankan eksistensi kerajaan lokal. Jogjakarta bahkan mengajukan syarat khusus jika pemerintah republik ingin menjadikannya bagian dari wilayah republik.

Saya meyakini bahwa tujuan dari penulisan sejarah seperti diatas oleh para sejarawan Belanda ditujukan untuk menampilkan sisi positif dari kolonialisme Belanda. Mereka ingin meyakinkan kita bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia tidak akan terbentuk jika mereka tidak datang untuk menjajah kita. Sekarang mari kita baca realitas sejarah kita yang sesungguhnya. Ketika Portugis masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke 16, wilayah-wilayah di Indonesia saat itu sedang mengalami kebangkitan kesadaran intelektual dan spiritual. Abad ke 15 dicirikan dengan lahirnya kesultanan-kesultanan Islam di beberapa wilayah Indonesia. Dimulai dari terjadinya islamisasi di kalangan istana Kerajaan Pakoean Padjadjaran dibawah pimpinan Praboe Siliwangi. Islamisasi di kerajaan yang terletak di Jawa Barat ini memberikan dampak yang besar pada masa berikutnya. Dari keturunan Praboe Siliwangi, dibentuk wilayah-wilayah kekuasaan Islam lainnya dengan membentuk kesultanan Cirebon, dan selanjutnya kesultanan Demak, Djajakarta dan Banten. Salah satu keturunan dari Praboe Siliwangi ini adalah Sjarif Hidajatullah atau Soenan Goenoeng Djati, salah satu dari Wali Sanga yang berpengaruh.

Sebelum berkembangnya Islam di Jawa bagian barat, Islam sudah terlebih dahulu membentuk kekuasaan politik di Pulau Sumatra. Pada abad ke 9 berdiri kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang waktunya bersamaan dengan masa kejayaan Kerajaan Sriwidjaja di Sumatra Bagian Selatan. Selain itu, di Gresik, Jawa Timur pada abad ke 11 juga telah melahirkan kekuasaan Politik Islam Leran Gresik yang waktunya bersamaan dengan masa berkembangnya kerajaan Majapahit di Terowulan. Lahirnya kesultanan-kesultanan Islam setelah islamisasi keradjaan pakoean padjadjaran memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Nusantara Indonesia. Satu persatu keradjaan-keradjaan Hindoe Buddha yang tersisa berkonversi menjadi kesultanan Islam atas prakarsa rajanya sendiri (dimulai dengan masuk islamnya raja). Islamisasi ini bahkan terjadi sampai jauh ke daerah timur: kerajaan Goa dan talo di Sulawesi Selatan, Kerajaan Bima dan Sumbawa di NTB, kerjaan Ternate, tidore serta Ambon di Maluku. Juga ke wilayah utara, di Pontianak, Kutai Karta Negara, bahkan hingga Brunei Darussalam. Lalu ke bagian barat sampai ke wilayah kerajaan Singapoera, Kelantan dan beberapa kerajaan di Pulau Sumatra. Ditengah geliat islamisasi Nusantara inilah para penjajah barat datang dengan misi “deislamisasi” dan penguasaan sumber daya alam. Jangan lupa, imprialisme barat lahir dari “perintah vatikan” pada abad ke-15 sebagai bagian dari strategi perang salib dalam bentuk lain.

Mari kita mencoba menganalisis perjalanan sejarah jika seandainya imperialisme barat tidak masuk ke Nusantara Indonesia (meskipun sebenarnya berandai-andai itu tidak baik, menyalahi takdir, tapi saya hanya ingin menganalisa perjalanan sejarah). Mengingat massifnya proses islamisasi di Nusantara Indonesia pada abad pertengahan yang dilakukan secara sukarela, tidak dengan paksaan apalagi perang, maka bisa jadi seluruh kerajaan Islam itu akan menghimpun diri ke dalam sebuah satuan politik yang besar dibawah naungan Khilafah Islamiyah yang wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Indonesia sekarang, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Bahkan bisa jadi jika satuan politik islam yang besar ini melakukan ekspansi ke wilayah lainnya akan termasuk pula seluruh Asia Tenggara ke dalam wilayah negara islam ini. Dengan demikian, kesimpulan yang menyatakan nasionalisme Indenesia lahir dari perasaan senasib sepenanggungan karena dijajah Belanda adalah salah. Persatuan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara itu sesungguhnya lahir dari pengaruh Islam. Islam sudah menghimpun hati rakyat Nusantara dan membuatnya merasa menjadi bangsa yang satu. Tapi kemudian penjajahan barat datang untuk memecah belah persatuan itu. Jadi, realitas sejarah yang sesungguhnya adalah “Islam menjadi pemersatu nasional bahkan lintas nasional, sedangkan imprialisme barat dengan misi deislamisasinya menjadi pemecah belah persatuan Nusantara”.

Sunday, 15 July 2012

MEMBACA ARAH GERAKAN SOSIAL INDONESIA MASA DEPAN (Sebuah Paper)

Oleh: Muhammad Nurjihadi, SP

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perjalanan sejarah Indonesia selalu disertai dengan gerakan sosial yang massif. Chaos / konflik adalah ciri yang selalu menyertai setiap tahap perjalanan sejarah Indonesia. Namun, seperti yang dikatakan Serres dalam Kusmarni (2008) yang menyatakan bahwa chaos harus dipandang sebagai positif chaos, sebab jika itu dipandang sebagai negatif chaos, maka ia tidak akan pernah bisa dilihat sebagai sebuah peluang. Gerakan kemerdekaan dengan segala dinamika dan korbanannya berhasil mengantarkan Indonesia menjadi negara merdeka yang disegani dunia. Tidak cukup sampai disitu, gerakan sosial Indonesia berlanjut pasca kemerdekaan Indonesia. Masa orde lama dihiasi dengan kompetisi idiologi tiga gerakan sekaligus yaitu gerakan Islam, gerakan Komunis dan gerakan Kapitalis. Di usianya yang masih sangat belia, Indonesia kala itu dihadapkan dengan masalah besar ini, pertentangan idiologi. Terutama antara idiologi Islam dan idiologi komunis. Secara umum, pengaruh politik pada masa orde lama lebih didominasi oleh gerakan komunis yang saat itu melembaga sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI). Soekarno, proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia ternyata lebih dekat dengan PKI daripada kalangan Islam maupun kapitalis. Akibatnya, pemerintahan Soekarno cenderung bernuansa komunis.
Dimulainya masa orde baru menjadi akhir dari perjalanan sejarah komunis formal di Indonesia sekaligus menjadi awal dari bangkitnya kapitalis Indonesia. Pemerintah menyatakan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia dan memerintahkan penangkapan terhadap para kader dan simpatisan PKI. Perang saudara pun tidak bisa dihindarkan antara massa PKI dengan non PKI. Akibatnya, ribuan bahkan jutaan orang (terutama dari pihak PKI) meninggal dunia dalam perang saudara itu. Lebih jauh, Soeharto tampil sebagai rezim yang represif, otoriter dan sadis. Nurfitriani (2011) dalam sebuah makalahnya menjelaskan bahwa pemerintah orde baru melalui SU MPR 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan UU No. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah pengaturan mengenai partai politik dan Golkar tersebut, Pemerintah Orde Baru kemudian mengeluarkan UU No. 8 tahun 1985 mengenai pengaturan Pancasila sebagai satu-satunya anggaran dasar organisasi-organisasi kemasyarakatan.
Gerakan reformasi bergulir di akhir tahun 1990-an. Mahasiswa dan rakyat bergerak menuntut reformasi di segala bidang. Selanjutnya, para demonstran pun menyadari bahwa satu-satunya kunci reformasi saat itu adalah “Soeharto harus turun”. Soeharto pun lengser dan digantikan oleh Baharuddi Jussuf Habibie. Reformasi yang diharap memutus mata rantai kapitalisme, ternyata justeru menjadi awal semakin suburnya kapitalisme Indonesia. Pada masa pemerintahan Gusdur, atas alasan ekonommi, Gusdur berupaya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sebuah upaya yang membuat rakyat menjadi murka. Lalu pada pemerintahan Megawati, pemerintah mengumumkan akan menghapus subsidi secara perlahan dan menyerahkan harga barang apapun sesuai dengan mekanisme pasar. Sebuah kebijakan kapitalis yang ekstrem. Selanjutnya di masa pemerintahan SBY, selain pengurangan subsidi, pemerintah juga ternyata secara perlahan tapi pasti menjual BUMN kepada pihak swasta. Kebijakan yang ironi ditengah gencarnya tuntutan rakyat untuk menasionalisasi asset-aset strategis bangsa. Kekecewaan terhadap rezim reformasi sudah mulai tampak. Ada banyak kebijakan pemerintah yang digagalkan dengan kekuatan massa rakyat. Ini yang membuat saya yakin bahwa era reformasi juga akan segera berakhir. Pertanyaannya adalah, setelah era reformasi yang kapitalis ini, kemana arah gerakan sosial Indonesia selanjutnya ?. Kiranya inilah yang ingin coba saya analisis dalam makalah ini.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Gerakan sosial dengan idiologi apa saja yang sudah pernah memenangkan perebutan pengaruh politik di Indonesia..?
2. Gerakan sosial dengan idiologi apa yang paling berpotensi dan kemungkinan akan menjadi arah gerakan politik Indonesia di masa depan..?

1.3. Metode Analisis
Analisis dalam makalah ini dilakukan dengan menyajikan fakta sejarah Indonesia yang diikuti dengan penjelasan tentang kondisi kekinian gerakan sosial Indonesia. Berdasarkan pengalaman sejarah dan realitas kekinian gerakan sosial Indonesia itu, penulis kemudian memprediksi arah gerakan sosial Indonesia di masa depan.

BAB II. PEMBAHASAN

2.1. Sejarah Gerakan Komunisme di Indonesia
Bermula dengan nama Indische Sociaal-Demokcratische Vereniging (ISDV), Partai Komunis Indonesia didirikan pada 9 Mei 1914 di Surabaya. Organisasi Sosialis - Marxis ini diprakarsai oleh Hendricus Josephus Fransciscus Marei Sneevliet. Ia adalah anggota SDAP, sebuah partai buruh sosialis demokrat di Belanda (Ruth T,2010). Budiharjo dalam Ridwan (2012) menjelaskan bahwa sejak tahun 1918, telah terjadi pertentangan hebat di internal ISDV. Baars, Bergsma dan Semaun ingin mengubah nama ISDV menjadi Partai Komunis untuk menyatukan diri dengan komunis internasional dan melepaskan diri dari paham sosialis palsu. Sementara itu, Hartogh menginginkan agar ISDV tetap menjalankan sosialisme murni.
Akhirnya kubu Baars, Bergsma dan Semaun berhasil memenangkan pengaruh anggota-anggota ISDV sehingga pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV dirubah menjadi Partai Komunis Hindia. Selanjutnya, pada bulan Desember pada tahun yang sama, Partai Komunis Hindia berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Semaun (Ketua), Darsono (wakil ketua), Bergsma (sekretaris), dan Dekker (bendahara). Rafidi (2010) mengisahkan Semaun dan Darsono berangkat ke Moskow, Rusia pada tahun 1921 untuk mempererat hubungan diplomasi sekaligus untuk bergabung menjadi anggota Komintern (Komunis Internasional) yang didominasi oleh Partai Komunis Rusia.
Gerakan yang dilakukan PKI bersifat internasionalis dan menganggap bahwa nasionalisme adalah gagasan yang harus dilawan. Dalam perjuangannya, PKI mengambil sikap keras dan radikal untuk mewujudkan cita-cita komunisnya. Pemogokan, pengrusakan fasilitas negara dan pemberontakan berdarah merupakan ciri gerakan komunis ini. Akibatnya, banyak tokoh PKI yang dibuang Pemerintah Kolonial Belanda ke daerah terpencil atau ke luar negeri (Ridwan, 2012).
PKI termasuk peserta aktif dalam kegiatan Komintern di Asia serta dalam perkembangan gerakan kemerdekaan Indonesia. Sebagai partai yang baru lahir, PKI telah menciptakan arus penting dalam sejarah. PKI sebagai bagian dari gerakan komunis internasional menjadi satu-satunya partai komunis, selain di Cina, yang memiliki legalitas serta memainkan peran penting dalam kehidupan politik di negerinya. Dalam kasus ini PKI menjadi satu-satunya partai komunis yang dapat melakukan kegiatan politik di bawah kekuasaan bangsa Eropa (Ruth T, 2010). PKI juga merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung (wikipedia.org).
Menurut Suryanegara (2010), pemikiran komunis sesungguhnya sengaja didatangkan dari Belanda oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah gerakan Islam di Indonesia. Bukti nyata yang mendukung argumen ini adalah bahwa PKI lahir dari dalam tubuh Partai Syarekat Islam (PSI). Massifnya gerakan Islam pada awal abad ke 20 yang mendapat dukungan dan memiliki massa riil dari berbagai strata sosial telah menciptakan perasaan tidak tenang pemerintah Belanda. Lahirnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama’, Matlaoel Anwar, Persatuan Islam, dan Jong Islamieten Bond menjadi bukti besarnya kekuatan Islam pribumi saat itu yang mengancam posisi penjajah Belanda. Oleh karena itulah Pemerintah Belanda membiarkan PKI berkembang luas di masyarakat Indonesia tanpa mendapat larangan. Argument inilah yang menjelaskan kenapa PKI menjadi satunya partai komunis yang dapat melakukan kegiatan politik di bawah kekuasaan bangsa Eropa.
Pasca kemerdekaan, peran politik PKI di Indonesia semakin kuat. PKI dengan kekuatan massanya bahkan mampu mengontrol pemerintahan Soekarno. Lebih jauh, PKI bertindak layaknya penguasa formal negara. Mereka menyerukan para anggotanya untuk melakukan reforma agraria secara sepihak dengan mengorbankan tanah milik masyarakat yang bukan anggota PKI, terutama masyarakat muslim. Disamping itu, PKI juga secara bebas bisa menerima bantuan senjata dari Cina dan Uni Soviet untuk mempersenjatai anggotanya dalam upaya revolusi Indonesia. Ironisnya, Soekarno sebagai pemimpin negara justeru “mendiamkan” aksi inkonstitusional dari PKI ini. Inilah awal kisah memilukan dalam sejarah gerakan di Indonesia yang menewaskan ribuan bahkan jutaan orang dalam perang saudara.
Puncak gerakan radikal PKI terjadi ketika PKI berniat menguasai negara dengan jalan revolusi berdarah. Memanfaatkan momentum berkembangnya isyu akan terjadinya kudeta militer oleh para petinggi Angkatan Darat (TNI AD) terhadap kepemimpinan Soekarno, PKI bergerak cepat dengan menculik para petinggi Angkatan Darat lalu membunuhnya. Mayat korban kemudian dibuang ke lubang buaya. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 sehingga disebut sebagai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI). Gerakan satu malam ini memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, Soeharto hadir seolah sebagai pahlawan yang hadir tepat pada waktunya. Dengan bermodal Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar) Soeharto memimpin upaya pemberantasan PKI sampai ke akar-akarnya. Seluruh pimpinan PKI ditangkap bahkan dibunuh. Ditingkat akar rumput, rakyat diserukan untuk melakukan penangkapan terhadap kader dan simpatisan PKI untuk dihukum tanpa diadili dan bahkan dibunuh. Para kader dan simpatisan PKI itu tentu tidak tinggal diam. Perang saudara pun pecah tanpa mampu dikendalikan dan menewaskan ribuan bahkan jutaan orang pribumi. Ada banyak versi tentang sejarah G 30 S PKI ini, yang pasti peristiwa pembunuhan para jenderal secara sadis dan tida manusiawi oleh PKI dan pembantaian massal terhadap kader dan simpatisan PKI itu nyata adanya.
Naiknya Soeharto sebagai pucuk pimpinan negeri menjadi akhir dari perjalanan sejarah formal PKI di Indonesia. Sejak tahun 1967 PKI dibubarkan dan ditetapkan sebagai partai terlarang untuk selama-lamanya di Indonesia. Sungguh tragis, revolusi yang mereka lakukan justeru menenggelamkan mereka. Meski demikian, saya meyakini bahwa saat ini, sisa-sisa idiologi PKI masih memiliki banyak pendukung di Indonesia. Hanya saja, gerakan mereka bersifat hidden (gerakan bawah tanah.

2.2. Sejarah Gerakan Kapitalis di Indonesia
Sejarah Indonesia adalah satu sejarah yang terhubungkan secara dekat dengan perkembangan kapitalisme semenjak kelahirannya di abad ke-16. Oleh karena itu, untuk memahami kapitalisme di Indonesia, kita harus kembali melihat jauh ke zaman kolonial Belanda. Secara umum, kita dapat membagi tahapan sejarah Indonesia seperti berikut: koloni Belanda (1600-1945), perjuangan kemerdekaan (1945-1949), Orde Lama (1949-1965), Orde Baru (1965-1998), serta Reformasi 1998 dan sesudahnya (1998-sekarang).
Semenjak penjajahan Belanda terhadap Indonesia, nasib Indonesia telah terhubungkan erat dengan perkembangan kapitalisme dunia. Oleh karena itu kita perlu menggunakan periode ini sebagai titik tolak analisa kita. Masuknya perusahaan dagang Belanda bernama V.O.C (Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) menjadi awal keterjajahan Indonesia atas Belanda. VOC dibentuk ketika pemerintah Belanda memberikannya sebuah monopoli untuk melakukan aktivitas kolonial di Asia. Ini adalah perusahaan saham-gabungan multinasional pertama yang mengeluarkan saham publik. Pada pembentukannya, VOC membuka bursa saham pertama dunia, Bursa Saham Amsterdam. Untuk memperdagangkan saham dan surat obligasinya. VOC memiliki otoritas quasi-pemerintah dimana ia mampu melakukan peperangan, merundingkan perjanjian perdamaian, mencetak uang, dan membentuk koloni (Sprague, 2010). Praktis, dalam dua abad pertama Hindia Belanda tidak dijajah oleh Pemerintah Belanda, tapi oleh sebuah perusahaan dagang multinasional bernama VOC.
Selama 2 abad selanjutnya, VOC menjadi perusahaan dagang yang paling penting di Eropa. Ia menciptakan monopoli di perdagangan rempah-rempah, terutama lada, kayu manis, dan cengkeh yang didapat dari Hindia Belanda. Selama 90 tahun pertamanya, VOC meraup dividen sebesar 18,7% setiap tahunnya. Hasilnya jelas. Pada abad ke-17 Belanda menjadi negara paling maju di Eropa. Marx dalam Sprague (2010) menulis di Kapital: “Belanda, yang pertama kali mengembangkan sistem kolonial, pada tahun 1748 telah berdiri di puncak keagungan komersialnya ... Total kapital dari Republik Belanda barangkali lebih besar daripada total keseluruhan kapital di benua Eropa”. Masselman dalam Sprague (2010) menjelaskan VOC memasuki periode kemunduran pada tahun 1692 dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1798. Republik Belanda menanggung utang VOC, sebesar 134 juta guilders, dengan syarat bahwa VOC harus menyerahkan semua asetnya di Hindia. Dengan ini, Republik Belanda memperoleh sebuah koloni di Asia pada tahun 1798.
Revolusi Hebat Prancis pada tahun 1789 melempar seluruh Eropa ke dalam satu kekacauan. Seluruh penduduk Republik Belanda terjangkiti semangat Revolusi Prancis, dan pada tahun 1795 sebuah revolusi popular pecah dan menyerukan pembentukan Republik Batavia yang pendek umurnya (1795-1806). Selama periode yang pendek ini, semangat Revolusi Prancis juga menjangkiti kebijakan kolonial dengan banyak gagasan, yang berdasarkan kebebasan berusaha dan liberalisme, bermaksud membawa semangat liberté, égalité, fraternité (kebebasan, kesamarataan, persaudaraan) ke rakyat pribumi Hindia Timur Belanda. Akan tetapi, semua ocehan dan rencana untuk memajukan rakyat pribumi, untuk membawa logika (reason) ke Hindia Timur yang primitf, tidak lain adalah sebuah “kerajaan borjuis yang ideal” (Sprague, 2010).
Setelah Perang Jawa 1825-1830 yang berakhir dengan menyerahnya kerajaan Mataram, yang menandai penaklukan penuh pulau Jawa, Belanda memperkenalkan sebuah sistem tanam paksa. Sebuah sistem dimana Belanda memaksa petani Indonesia untuk menanam hasil bumi untuk eskpor. Sistem ini adalah sebuah eksploitasi kolonial yang klasik. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian (terutama di pulau Jawa) guna kepentingan penbendaharaan Belanda. Sistem ini adalah satu kesuksesan yang besar dari sudut pandang kapitalisme Belanda, menghasilkan produk ekspor tropikal yang sangat besar jumlahnya, dimana penjualannya di Eropa memajukan Belanda. Dengan kopi dan gula sebagai hasil bumi utama, seluruh periode Sistem Tanam Paksa menghasilkan keuntungan sebesar kira-kira 300 juta guilder dari tahun 1840-1859 (Elson, 1990).
Sistem Tanam Paksa menyediakan basis untuk perkembangan ekonomi pada periode selanjutnya yang disebut periode Liberal. Selama periode sebelumnya, pemerintah menyuntik kapital yang besar untuk membangun perkebunan hasil-bumi dan fasilitas-fasilitasnya, terutama gula dan kopi, dan juga memastikan penyediaan tenaga kerja murah melalui kerja paksa. Sistem Tanam Paksa sangatlah menguntungkan. Namun, sistem Cultuurstelsel yang dijalankan pemerintah ini dipenuhi dengan nepotisme, dimana kontraktor pemerintah, pengusaha penanam swasta, perusahaan ekspor-impor, dan pegawai negeri Belanda semua mempunyai hubungan keluarga. Ini membawa kegusaran kapitalis Belanda (dan kapitalis asing lainnya) yang melihat keuntungan besar dari bisnis ini dan ingin mendapat bagian. Inilah alasan sebenarnya mengapa Sistem Tanam Paksa dihentikan pada tahun 1870, bukan karena kekhawatiran moral kaum imperialis Belanda terhadap kesengsaraan yang dihadapi oleh kaum tani Indonesia akibat sistem eksploitatif ini. Kita dapat melihat ini dengan jelas di dalam nilai ekspor setelah Sistem Tanam Paksa yang tumbuh bahkan dengan kecepatan yang lebih pesat dan tidak lain menandakan sebuah eksploitasi yang lebih ganas terhadap rakyat Hindia Timur Belanda (Kano, 2008).
Kano melanjutkan dengan dihapuskannya Sistem Tanam Paksa – yang ditandai dengan disetujuinya Peraturan Gula 1870 – aktor utama dalam perkembangan industri perkebunan bergeser lebih ke perusahaan swasta dan kapital luar. Kapitalis swasta dan kapitalis petualang masuk ke dalam industri perkebunan Hindia Timur Belanda. Tahun 1925, sudah ada 121 perusahaan gula (suikerondernemingen) yang beroperasi di Hindia Timur Belanda, dan jumlah total pabrik gula (suikerfabrieken) yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan ini adalah 195.
Pada awal abad ke-20, kaum moralis dari borjuasi Belanda terusik hati nuraninya dengan kemiskinan rakyat pribumi Hindia Timur akibat eksploitasi kolonial Belanda. Mereka meminta peningkatan kesejahteraan moral dan material untuk rakyat Hindia Timur yang kemudian di respon dengan kebijakan politik etis Belanda. Akan tetapi, kebijakan etis sebenarnya hanyalah satu ekspresi dari kebutuhan ekonomi, dan bukan karena kebaikan hati dari kaum borjuasi Belanda (Rahardjo, 2011). Terlepas dari kritik terhadap pelaksanaan politik etis itu, satu hal yang pasti adalah politik etis menjadi awal kebangkitan gerakan nasional Indonesia untuk meraih kemerdekaan.
Timbulnya gerakan radikal yang menuntut kebebasan dan kemerdekaan mutlak oleh penduduk pribumi sebenarnya didasari oleh kemarahan kaum pribumi karena sikap pemerintah kolonial yang mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Eropa. Pola eksploitasi ini merupakan kebijakan pemerintah kolonial yang tunduk pada hukum kapitalis yang menganut azas pasar bebas (laissez faire). Atas dasar itulah pergerakan nasional akhirnya diarahkan pada upaya memerdekakan Indonesia dari hegemoni politik ekonomi Belanda. Harapannya dengan kemerdekaan politik, kita bisa mengatur sendiri sistem ekonomi kita tanpa harus terikat dengan sistem ekonomi kapitalis. Itu sebabnya UUD 1945 pada pasal 33 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Pada masa orde lama, pemerintah melakukan nasionalisasi pada semua perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing yang di nasionalisasi itulah yang kemudian menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak berorientasi keuntungan semata, tapi juga kepedulian dan keadilan sosial. Pemikiran ini lahir dari konsep Bung Hatta yang disebut koperasi (Rahardjo, 2011).
Kapitalisasi yang massif kembali terjadi di Indonesia pada masa orde baru dibawah rezim Soeharto. Dengan dibantu oleh pemikir-pemikir liberal di zamannya, Soeharto menunjukkan keberpihakan yang ekstrem kepada para pemodal asing untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Akibatnya asing mendominasi sekor-sektor strategis dalam perekonomian kita. Pada masa inilah terjadi perampokan tanah atas nama investasi oleh para investor asing yang menyisakan konflik hingga hari ini. Pada masa ini, negara memfasilitasi investor untuk berinvestasi di daerah luar jawa dalam hal penyediaan bahan mentah seperti pada sektor perkebunan dan pertambangan. Sementara di Jawa, investor melakukan investasi dalam bidang industri dengan menggunakan bahan baku yang diproduksi di daerah luar jawa. Barang-barang yang tidak bisa diproduksi di Jawa karena keterbatasan teknologi kemudian di ekspor untuk diolah diluar negeri. Ironisnya, kita membeli kembali hasil produksi di luar negeri itu dalam bentuk barang jadi dengan harga yang sangat mahal. Pada masa ini pula koperasi yang menjadi ide kebangsaan kita kehilangan ruhnya. Azas-azas kebersamaan dan kerjasama dalam koperasi hilang digantikan dengan dominasi pemodal besar. Meski nama koperasi masih digunakan, tapi prinsip pengelolaannya telah berubah dari pengayom aktifitas ekonomi masyarakat menjadi unit produksi yang berorientasi keuntungan maksimal. Ini berarti bahwa pemerintah orde baru telah melakukan pelanggaran serius terhadap azas kekeluargaan dalam pengelolaan ekonomi negara sebagaimana pasal 33 UUD 1945. Saya kira, inilah salah satu pendorong lahirnya keinginan reformasi pada akhir dasawarsa 1990-an, reformasi ekonomi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kedaulatan ekonomi rakyat, bukan ekonomi pasar.
Sayangnya setelah 14 tahun reformasi, rezim yang mengisi era ini justeru cenderung menghianati semangat reformasi kita di tahun 1998. Bagaimana tidak, pola eksploitasi Jawa atas luar jawa masih terjadi dengan ekstrem. Pada level ekonomi nasional, Indonesia juga masih mencirikan ekonomi kapitalis pada era kolonial Belanda. Dimana Indonesia hanya menjadi penyedia bahan baku untuk industri di barat atau di Jepang dan Cina. Akibatnya kita kehilangan potensi pendapatan negara yang sangat besar. Parahnya lagi, kita harus mengimpor produk hasil industri yang menggunakan bahan baku dari Indonesia itu dengan harga yang jauh lebih mahal. Begitulah kapitalisme, membuat kita terpasung pada kondisi pra sejahtera. Seolah ada kesepakatan bersama bahwa negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia merupakan penyedia bahan baku industri untuk diolah di negara maju. Lebih dari itu, pemerintah era reformasi justeru menelurkan kebijakan “nyeleneh” dengan memprivatisasi BUMN. Jika pemerintah orde lama berupaya mati-matian untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, pemerintah reformasi justeru menjual BUMN kepada swasta. Ini menunjukkan bahwa pemerintah reformasi lebih kapitalis dari pemerintah orde baru atau sama kapitalisnya dengan pemerintah kolonial Belanda.
Kapitalisme memang masih eksis sampai saat ini di Indonesia. Tapi dalam perjalanan sejarah ke-Indonesiaan kita, kapitalisme selalu dijadikan sebagai musuh bersama (common enemy) oleh masyarakat Indonesia. Gerakan pemberontakan dan kemerdekaan Indonesia, salah satunya didorong oleh ketidakpuasan rakyat atas sistem kapitalis Belanda yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan pribumi. Demikian pula, lengsernya Soeharto pada tahun 1998 diawali dengan desakan reformasi ekonomi, mengeluarkan Indonesia dari belenggu kapitalisme yang menyebabkan Indonesia jatuh ke jurang keterpurukan ekonomi saat itu. Selanjutnya, saya pun meyakini bahwa akhir dari cerita reformasi kita akan dimulai dari gugatan terhadap kapitalisme.

2.3. Sejarah Gerakan Islam di Indonesia
Islam adalah ruh pergerakan Indonesia. Sekiranya pernyataan itulah yang pantas untuk menggambarkan peran besar yang diambil Islam dalam sejarah pergerakannya. Gerakan Islam di Indonesia telah dimulai jauh sebelum bangsa ini mengenal istilah Indonesia sebagai namanya. Suryanegara (2010) menjelaskan betapa gerak sejarah Islam berputar sangat menakjubkan. Meluas hingga ke batas cakrawala dunia. Bukan dari istana ke istana, tapi dari pasar ke pasar. Dari sinilah Islam Indonesia muncul, pasar. Para pedagang arab tidak hanya mengunjungi nusantara untuk misi dagang, tapi juga untuk menyebarkan sebuah peradaban baru, peradaban Islam.
Geliat islamisasi kepulauan nusantara sampai pada kejayaannya ketika Islam itu melembaga menjadi sebuah negara. Pelan tapi pasti, gerakan Islam di masa kerajaan merangkak dari gerakan dagang, gerakan sosial (dakwah dan pendidikan), gerakan militer hingga gerakan politik yang akhirnya mampu menembus jantung pertahanan istana. Satu per satu kerajaan di Indonesia bermetamorfosis menjadi kesultanan. Setelah itu, kesultanan-kesultanan dibawah pemimpin Islam itu disibukkan dengan perlawanan terhadap penjajahan perusahaan dagang Belanda VOC dan Belanda itu sendiri. Setelah runtuhnya beberapa kesultanan yang di kemudian hari diikuti dengan perkembangan gagasan nasionalisme dan anti kolonialisme, gerakan Islam di Indonesia bermetamorfosis lagi dalam bentuk gerakan sosial politik yang berwawasan nasionalis. Pada awal abad 20 lahirlah banyak organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Oelama’, Persatoean Islam, Jong Islamiten Bond, dan lain-lain. Ada banyak manuver yang dilakukan pemerintah Belanda untuk menghambat laju perkembangan gerakan Islam ini, tapi itu tidak cukup kuat untuk membendung gerakan Islam yang massif itu. Akibatnya, gema takbir dan gelora jihad mengantakan Indonesia sampai pada pintu gerbang kemerdekaannya.
Banyaknya organisasi Islam yang muncul di awal abad ke 20 tentu membutuhkan satu wadah bersama sebagai pusat koordinasi dan komunikasi. Akhirnya pada tahun 1943, didirikanlah Majlis Syuro’ Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi memiliki organisasi kelaskaran Islam bernama “Barisan Hizbullah” yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia (Ambary, 2005).
Kemerdekaan politik rupanya tidak memberikan tempat yang layak kepada gerakan Islam. Beberapa kebijakan pemerintah orde lama banyak yang merugikan gerakan Islam. Yang paling menonjol adalah tidak diangkatnya para pejuang Barisan Hizbullah menjadi tentara Nasional Indonesia (TNI). Merasa termarginalkan, para pejuang Barisan Hizbullah itu kemudian melakukan pemberontakan terhadap republic yang baru berdiri ini dan mendirikan negara sendiri yang bernama Daulah Islamiyah / Negara Islam Indonesia (DI/TII) dibawah kepemimpinan Kartosuwirjo. Tidak cukup sampai disitu, Soekarno yang disetir PKI juga mengebiri Masyumi. Puncaknya pemerinah mendesak agar Masyumi membubarkan diri karena alasan-alasan yang dibuat-buat. Akhirnya pada tahun 1960, Masyumi dinyatakan bubar oleh tokoh-tokohnya (Ambary, 2005).
Soeharto naik menjadi pucuk pimpinan negara setelah berhasil melumpuhkan kekuatan PKI dengan bantuan para pejuang Islam yang dulunya terbuang (karena memang PKI dan Islam bermusuhan). Setelah mendapatkan kekuasaan, Soeharto sejak awal menunjukkan sikap pro kapitalis dengan dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967. Selanjutnya, Soeharto mengumumkan pemberlakuan azas tunggal, yaitu menjadikan Pancasila sebagai idiologi seluruh warga negara. Tidak boleh ada organisasi, kelompok, ataupun perorangan yang memperjuangkan idiologi lain dalam kehidupannya di Indonesia. Yang tragis adalah, azas tunggal Pancasila yang dipaksakan rezim Soeharto pada prakteknya diterjemahkan sebagai kapitalisasi dan liberalisasi Indonesia. Itu tercermin dari kebijakan-kebijakan pro kapitalis yang dibuat rezim orde baru.
Kekuatan Islam mengalami tekanan dahsyat pada masa ini. Pemerintah mengontrol dengan ketat aktifitas kelompok/organisasi dan tokoh agama. Ada banyak para ustadz, kyai dan tokoh pergerakan Islam yang hilang pada masa itu dan belum ditemukan sampai sekarang. Alatas dalam Nurfitriani (2011) mencatat ada beberapa orang yang ditangkap tanpa tuduhan yang jelas seperti Imaduddin Abdulrahim (seorang da’i yang dianggap terlalu subversif dalam ceramahnya oleh pemerintah), Ismail Sunny (seorang pengurus ICMI), Mahbub Djunaidi dan Bung Tomo. Selain itu, masih banyak kasus penangkapan dan penculikan yang dilakukan pemerintah terhadap aktivis Islam. Salah satunya adalah penangkapan yang dilakukan oleh Pemerintah pada peristiwa Tanjung Priok 1984, penangkapan terhadap gerakan usroh Abdullah Sungkar di Lampung tahun 1989, dan salah satu tokoh Masyumi, Muhammad Natsir.
Namun demikian, ada beberapa catatan sejarah gerakan Islam yang menarik pada masa orde baru. Salah satunya adalah gerakan perlawanan atas kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan jilbab di sekolah dan poto identitas diri. Sikap represif pemerintah orde baru ternyata tidak mampu mematikan semangat para aktivis Islam, yang ada para da’i itu justeru semakin semangat dan militant. Tapi secara umum, gerakan Islam pada masa ini umumnya ditujukan pada upaya dakwah sosial, pendidikan, dan gerakan politik bawah tanah (hidden).
Gerakan Islam Indonesia menemukan momentumnya kembali pasca tumbangnya Soeharto di akhir abad ke 20. Pada masa reformasi ini, gerakan Islam hadir dengan berbagai bentuk. Mulai dari gerakan sosial, gerakan politik terbuka, hingga gerakan ekonomi. Gerakan sosial dilakukan dengan membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pemberdayaan, dll. Gerakan politik dilakukan baik dengan mengikuti sistem (membentuk partai politik) maupun dengan tidak mengikuti sistem. Sementara gerakan ekonomi dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga koperasi, Baitul maal, dll.

2.4. Pancasila : Idiologi Bangsa Yang Rancu
Setiap tahun kita memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Hal itu menunjukkan bahwa Pancasila adalah sesuatu yang “sakral” bagi bangsa kita. Karena alasan sakral itulah Pancasila kemudian diajarkan secara sistematis di kelas-kelas, sejak SD hingga perguruan tinggi. Tapi sadar atau tidak, Pancasila yang diajarkan di kelas-kelas itu tidak pernah memberikan kita pemahaman secara konkret tentang apa makna pancasila dan bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan nyata. Bahkan guru-guru yang mengajarkan tentang Pancasila itu sepertinya juga tidak memahami tentang apa yang diajarkannya.
Dalam bidang ekonomi, telah lahir pula konsep “ekonomi pancasila” yang dianggap relevan dengan kondisi Indonesia. Tapi sebagaimana kritik Sumawiyata dalam Rahardjo (2011) bahwa landasan teoritis dari konsep ekonomi pancasila itu tidak jelas. Ketidakjelasan itu menyebabkan siapa saja bisa menafsirkan ekonomi pancasila semau dia. Itu artinya tidak menutup kemungkinan ekonomi pancasila juga dipahami sebagai ekonomi kapitalis sebagaimana yang dijalankan oleh pemerintah orde baru yang mengaku berazas tunggal, azas pancasila. Namun demikian menurut Rahardjo, Mubyarto juga tidak sepakat jika ekonomi pancasila diterjemahkan sebagai ekonomi kapitalis. Mubyarto menyatakan bahwa ekonomi pancasila adalah teori umum (general theory) sedangkan landasan empiris dan realisasi dari ekonomi pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan.
Kita memahami sejarah lahirnya pancasila sebagai konsesus (kesepakatan) antara para pendiri bangsa sebagai jalan tengah atas berbagai perbedaan pandangan idiologis yang tumbuh di Indonesia. Namun pancasila tidak pernah benar-benar menjadi jalan tengah dalam perjalanan kebangsaan kita. Doktrin pancasila akhirnya dijalankan berdasarkan pandangan idiologis pemegang kekuasaan. Bukankah gerakan radikal PKI di masa orde lama juga mengatasnamakan pancasila sebagai landasan gerak. Ketika Soeharto yang di back-up para ekonom kapitalis berkuasa, kapitalisme juga tumbuh pesat atas nama pancasila. Azas tunggal yang diterapkan Soeharto ternyata hanya akal-akalan rezim untuk menyuburkan paham kapitalisme. Pun ketika Gusdur berkuasa, atas nama Pancasila Gusdur juga berupaya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan atas nama pancasila itu pula ia “didongkel” dari kursi presiden karena sikap-sikap nyelenehnya. Kita juga tentu masih ingat, ketika atas nama pancasila SBY pada awal tahun ini ingin menaikkan harga BBM, namun atas nama pancasila itu pula rakyat bergerak dan memaksa pemerintah untuk membatalkan kebijakan itu.
Demikianlah pancasila, ketidak jelasan dan kerancuan idiologisnya membuat kita bisa melakukan apapun atas nama pancasila. Dengan fakta itu, masihkah kita perlu meyakini bahwa pancasila itu “sakti” ??. Masihkah kita berpendapat bahwa pancasila adalah idiologi bangsa sebagaimana digembor-gemborkan MPR dan MK..?. Toh pada akhirnya realisasi pancasila itu mengikuti tafsir idiologis (bukan pancasila) penguasa. Meski MPR berupaya untuk membuat tafsir tetap atas pancasila itu, tapi tetap saja realisasinya bias. Kondisi ini tentu membuat kita sulit mengambil keputusan-keputusan strategis. Sebab sebuah pendapat yang bertolak belakang sekalipun sama-sama mengatasnamakan pancasila untuk mempertahankan pendapatnya.
Kita harus menyelesaikan permasalahan filosofis bangsa ini. Kita harus berani dengan tegas memilih idiologi kebangsaan yang jelas, bukan idiologi yang rancu dan multitafsir. Ada banyak idiologi yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berlindung dibalik ketidakjelasan makna pancasila itu. Memang sulit untuk menetapkan salah satu idiologi itu sebagai dasar negara. Sebab jika salah satu idiologi disyahkan serta dilegalkan sebagai dasar negara secara formal, bisa jadi akan timbul pemberontakan dari idiologi-idiologi yang lain. Disinilah kita perlu arif dalam mengambil sikap. Jadi sekarang kita punya dua opsi yang sama-sama sulit. Satu memperjelas idiologi kebangsaan kita, apakah syariah Islam, komunis atau bahkan liberal kapitalis dengan resiko instabilitas politik atau bahkan pemberontakan. Dua, mempertahankan pancasila yang dengan ketidakjelasan maknanya setiap idiologi yang berkembang bisa berlindung, tentu saja dengan kesiapan menanggung resiko bahwa kita tidak akan pernah mampu mengambil keputusan-keputusan strategis untuk memajukan bangsa ini.

2.5. Membaca Arah Gerakan Sosial Indonesia Masa Depan
Setelah kita memahami fakta sejarah yang membentuk kekinian kita, selanjutnya kita harus mampu menjelaskan realitas kekinian yang akan membentuk masa depan kita. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia kini merupakan fase ke empat dalam perjalanan sejarah kita. Sebuah era sejarah yang kita sebut sebagai era reformasi. Pada fase (era) ini, otonomi daerah dan kebebasan berkumpul, berekspresi serta mengemukakan pendapat menghiasi hari-hari kita. Ada sebuah fenomena menarik yang ingin saya jelaskan dalam kesempatan ini, yaitu fenomena dominasi gerakan Islam dalam perjalanan kebangsaan kita pada era reformasi ini.
Tumbangnya Soeharto dari kursi presiden pada tahun 1998 menjadi titik tolak kebangkitan gerakan Islam Indonesia yang selama tiga dekade terakhir bergerak dibawah tanah (hidden). Gerakan-gerakan tersembunyi itu menampakkan dirinya secara terbuka dalam berbagai bentuk. Sebagian gerakan dakwah Islam itu kemudian bermetamorfosa menjadi Partai Politik, sebagian lagi bergerak diluar sistem politik Indonesia. Era reformasi benar-benar membuat gerakan Islam Indonesia tumbuh dengan pesat dan memaksa bangsa ini untuk mengakui bahwa kehidupan merdeka yang kita nikmati saat ini adalah buah dari dakwah dan jihad Islam di masa lalu, tanpa mengucilkan peran pihak lain tentunya.
Gerakan Islam pada masa ini telah menyentuh hampir seluruh strata masyarakat. Mulai dari pusat kekuasaan, hingga ke pelosok-pelosok pedesaan. Sebagian pengamat sekuler bahkan menilai fenomena ini menimbulkan geger budaya pada masyarakat Indonesia. Pernyataan itu tidak sepenuhnya salah. 32 tahun dibungkam oleh Soeharto, tentu membuat Islam gerakan terdengar asing di masyarakat awam. Akibatnya, ketika reformasi membuka ruang yang seluas-luasnya untuk siapapun menampakkan dirinya, masyarakat cenderung merasa kaget. Meskipun sebenarnya gerakan Islam semacam itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan turut pula mengantarkan kemerdekaan Indonesia. Pada beberapa wilayah, kondisi ini kemudian melahirkan konflik horizontal di masyarakat. Teori Chaos yang menurut Woods and Grant dalam Kusmarni (2008) menunjukkan ketidakberaturan, kekacauan, keacakan atau kebetulan, yaitu: gerakan acak tanpa tujuan, kegunaan atau prinsip tertentu bisa menjelaskan fenomena ini. Ketidakberaturan dan kekacauan yang muncul di masyarakat sebagai respon dari hadirnya gerakan Islam secara terang-terangan ditengah-tengah mereka pada dasarnya merupakan sebuah fenomena gerakan acak tanpa tujuan. Sementara itu, gerakan Islam yang membuat ketidakteraturan itu sendiri sesungguhnya memiliki tujuan dan arah yang jelas, yaitu islamisasi masyarakat.
Disinilah letak uniknya gerakan Islam saat ini. Arah dan tujuan yang jelas dari gerakan itu sendiri di satu sisi serta ketidakteraturan dan kekacauan sosial yang terjadi secara acak, tanpa tujuan yang jelas disisi lain. Sejauh ini, respon-respon negatif masyarakat awam terhadap gerakan Islam terjadi secara acak dan tanpa tujuan. Namun secara perlahan, respon-respon negatif itu terus berkurang meski gencarnya upaya pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan black campign terhadap gerakan Islam. Faktanya, gerakan Islam saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di desa-desa.
Fenomena islamisasi juga terjadi secara massif di kampus-kampus. Gerakan mashasiswa Islam yang secara tegas mengusung ide pembentukan masyarakat Islam berdasarkan syari’ah Islam menjamur hampir diseluruh kampus yang ada di Indonesia. Mulai dari kampus-kampus negeri ternama, hingga kampus-kampus swasta tidak bergengsi. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Mahasiswa Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) adalah sebagian kecil dari gerakan islamisasi kampus yang massif. Secara kuantitas, jumlah anggota gerakan-gerakan mahasiswa Islam ini jauh lebih besar jika dibanding dengan gerakan-gerakan sekuler ataupun gerakan-gerakan sosialis kiri. Secara pengaruh, gerakan-garakan Islam ini juga relatif memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding gerakan lainnya. Salah satu indikator untuk menyimpulkan ini adalah kemampuan gerakan mahasiswa dalam menempatkan kadernya sebagai pimpinan mahasiswa di lembaga-lembaga eksekutif (BEM) maupun legislatif mahasiswa (DPM) di kampus. KAMMI misalnya, organisasi mahasiswa Islam yang dikenal militan ini mengklaim telah menguasai setidaknya 80 % s/d 90 % lembaga eksekutif maupun legislatif mahasiswa di kampus-kampus negeri ternama. Mereka secara rapi memiliki data sebaran kampus yang menjadi basis dan target gerakan mereka.
Memenangkan pengaruh di lingkungan kampus mungkin memang bukanlah suatu prestasi yang besar. Namun satu hal yang pasti dan harus kita ingat adalah bahwa mahasiswa-mahasiswa ini adalah pemimpin bangsa masa depan. Bayangkan jika kampus-kampus ternama (yang selama ini secara defacto menjadi pengatur negara seperti UI, IPB, ITB, UGM) mampu dikuasai dan dijadikan tempat belajar oleh kader-kader Islam militan ini, maka kita sudah bisa membayangkan bagaimana gambaran Indonesia di masa depan. Atas dasar fakta inilah saya mengambil kesimpulan bahwa gerakan sosial Indonesia di masa depan akan mengarah kepada islamisasi Indonesia.
Kesimpulan yang saya ambil itu tentu tidak hanya didasarkan atas analisis terhadap gerakan mahasiswa Islam. Lebih dari itu, fenomena kebangkitan gerakan Islam Indonesia pasca reformasi telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Ditingkat penguasa misalnya, secara politik gerakan Islam bisa diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal militan dan dihuni kader-kader muda terdidik yang solid. Gerakan Islam yang mengakar di masyarakat misalnya diwakili oleh gerakan Jama’ah Tabligh. Sementara gerakan pemikiran dan gagasan khilafah hadir dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Serta masih banyak lagi gerakan-gerakan Islam yang lain. Secara professional (meski tidak terkoordinasi satu sama lain) masing-masing gerakan Islam ini memainkan perannya dengan baik. Semua mengarah pada upaya Islamisasi Indonesia.
Sementara itu, kekuatan idiologi lain sudah mulai tidak mendapatkan kepercayaan dari publik Indonesia. Kapitalis-liberalis misalnya, idiologi yang bersumber dari barat ini sudah banyak kehilangan simpati dari masyarakat yang semakin sadar akan rapuhnya sistem ini. Demikian pula dengan gerakan komunis sosialis yang sudah lama menimbulkan kebencian masyarakat Indonesia, sepertinya gerakan ini tidak mungkin lagi mengambil dominasi politik bangsa, meski peluang itu tetap ada. Selain itu, semakin popular dan berkembangnya sistem ekonomi Islam di Indonesia menjadi indikasi yang kuat pula bahwa masa depan Indonesia adalah Islam. Indonesia saat ini secara perlahan sedang menuju pada era baru, “Era Islamisasi Indonesia”. Nampaknya, teori Clash Of Civillization yang dikenalkan Huntington (1993) yang menempatkan Islam sebagai salah satu kekuatan peradaban yang paling berpotensi eksis di masa depan akan terbukti benar, setidak-tidaknya untuk kancah politik lokal Indonesia atau bahkan regional ASEAN.

BAB III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan :
1. Dalam sejarah perjalanan ke-Indonesiaan kita, telah terjadi chaos antar idiologi yang berkembang di Indonesia. Idiologi komunis mendapatkan momentum dan dominasi pengaruh politiknya pada masa orde lama, sementara kapitalis mulai tumbuh dalam sejarah Indonesia modern pada masa rezim orde baru. Kapitalisme berlanjut dan bahkan semakin kuat pada era reformasi dibawah kepemimpinan empat rezim: Habibie, Gusdur, Megawati dan SBY.
2. Dengan melihat peran sejarah dan realitas kekinian gerakan sosial di Indonesia, penulis berkesimpulan bahwa gerakan Islam adalah gerakan yang paling potensial memenangkan chaos idiologi di Indonesia pada fase berikutnya. Kegagalan komunis serta kapitalis dalam mensejahterakan rakyat, membuat Islam menjadi kekuatan yang paling potensial untuk diberkan kesempatan mengelola negara di masa depan.

REFERENSI

Ambary, Hasan M. 2005. “Gerakan Islam di Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Era Reformasi,” dalam buku Sejarah dan Dialog Peradaban: Persembahan 70 tahun Prof. Taufik Abdullah. LIPI Press: Jakarta

Elson, R.E.. 1990. “Peasant Poverty and Prosperity Under the Cultivation System in Java,”
Indonesian Economic History in the Dutch Colonial Era, ed. Anne Booth, et al. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies,

Huntington, Samuel P. The Clash Of Civilizations ?. Foreign Affairs

Kano, Hiroyoshi. 2008. Indonesian Exports, Peasant Agriculture, and the World Economy 1850
2000 Athens: Ohio University Press

Kusmarni, Yani. 2008. Teori Chaos: Sebuah Keteraturan Dalam Kecelakaan. Universitas
Pendidikan Indonesia: Bandung

Nurfitriani, Aniek. 2011. Asas Tunggal Pancasila: Representasi Paranoia Rezim Orde Baru
terhadap Pergerakan Islam (1970-1990). Makalah mahasiswa UI

Rafidi, Dedi. 2010. Sejarah Kebangkitan Nasional. Erlangga: Surabaya

Rahardjo, Dawam. 2011. Nalar Ekonomi Politik Indonesia. IPB Press : Bogor

Ridwan. 2012. Sejarah Munculnya Gerakan Komunisme di Indonesia.
http://ridwanaz.com/umum/sejarah

Ruth T. 2010. Kemunculan Komunisme Indonesia.
http://id.shvoong.com/books/dictionary/2018684-kemunculan-komunisme
indonesia/#ixzz1zGzqzrky

Sprague, Ted. 2010. Sejarah Perkembangan Kapitalis Indonesia.
http://www.militanindonesia.org/teori/ekonomi/8111-sejarah-perkembangan-kapitalisme-indonesia-.html

Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah: Buku Yang Akan Mengubah Drastis Pandangan Anda Tentang Sejarah Indonesia. Salamadani: Bandung

www.wikipedia/partaikomunisindonesia